Gaji UMR di Bukittinggi – Ngomongin berkenaan gaji atau upah sepertinya tidak bakal ada habisnya. Bahkan ini menjadi penuturan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini umkm umumnya menggunakan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai acuan utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.
Keadaan ekonomi sendiri tetap mengalami inflasi tiap-tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi bersama dengan standar upah yang sepadan, berkaitan dengan ini dapat mengakibatkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga akan merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya mengadakan kegiatan demonstrasi untuk menuntut kenaikan gaji. Aksi ini umumnya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik usaha mengkaji ulang untuk tingkatkan gaji karyawannya.
Penetapan UMR di tiap-tiap area tidaklah sama. Setiap daerah telah miliki kebijakan masing-masing dalam pilih kuantitas UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Bukittinggi. Ada lebih dari satu unsur atau hal yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Bukittinggi
Ketika bicara tentang standar pemberian upah, ada sebagian arti yang sering melekat selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi perihal yang mesti dimengerti oleh para karyawan untuk mengenal berapa upah yang setimpal. Satu diantara arti yang paling lazim dan banyak digunakan oleh umkm adalah UMR. Berikut Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, arti UMR udah tidak digunakan lagi dan menggunakan istilah baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi tempat masing- masing, terhitung dalam perihal standar gaji.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, ada lagi istilah yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak serupa dengan UMK, penamaan arti ini mulai digunakan setelah ada Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara lazim merupakan standar gaji sekurang-kurangnya untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga mencakup keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi anggota dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP juga ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah tahu pengertian-pengertian berasal dari makna di atas, mungkin sekilas ketiganya punyai arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah beberapa perihal } yang jadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan
Jika ingin melihat lebih jauh perihal perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang bisa diamati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan memperhitungkan keperluan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama saat peninjauannya. Perihal ini termasuk telah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut sudah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan selanjutnya terkandung perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK perlu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun miliki perbedaan dalam jangka waktu penetapan, namun penetapan ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal seterusnya yang jadi perbedaan dari ketiga makna berikut adalah saat atau era berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi terhitung dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diumumkan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diberitahukan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan selanjutnya yang sanggup dicermati berasal dari UMR atau UMK dan UMP adalah jumlah nominal kenaikannya. Setiap pekerja pastinya menghendaki nominal selanjutnya bakal meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung dengan pertimbangkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebetulnya mengalami tiap tiap tahun dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian ditambah dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP mempunyai nominal yang berbeda. Hal ini sanggup dicek dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya setiap daerah udah memiliki standar masing-masing untuk kuantitas minimal upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Bukittinggi. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini dikarenakan keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak serupa didalam perhitungannya. Jadi wajar kalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Bukittinggi.
Setelah mengenal lebih di dalam mengenai pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap tersedia lebih dari satu hal penting yang kudu dimengerti tentang penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Bukittinggi yaitu sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah sudah memiliki sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi rujukan bagi para pelaku usaha untuk tahu besarnya nominal gaji paling sedikit yang layak diberikan untuk para buruh. Jumlah tersebut sesuai bersama tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Bukittinggi ini mempunyai tujuan untuk menjaga hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima gaji yang layak cocok bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga dapat meraih kemudahan gara-gara tidak kudu repot-repot memperhitungkan upah untuk pegawainya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas perihal komponen atau unsur-unsur gaji bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada juga dijelaskan didalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji minimal yang mesti diberikan adalah 75 persen dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beragam macam tunjangan tidak tetap bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini terhitung sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selamanya di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada buruh maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang banyak variasi layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan tetap merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap-tiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak termasuk didalam komponen UMR. Untuk keputusan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase penghasilan pokok minimal adalah 75 % berasal dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang arti gaji UMR waktu ini telah tidak digunakan ulang dikarenakan memakai arti UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang diresmikan oleh kepala daerah termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi masyarakat awam, sepanjang ini kemungkinan masih kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang kudu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun harus diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan keputusan perusahaan. Lain halnya bersama UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, cara menghitung prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu pada beberapa faktor dan biasanya hanya memanfaatkan upah tanpa pertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari UMR.
Dalam perihal ini yang dimaksud pengusaha adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan milik sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menggerakkan operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud di dalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama dengan membayar upah maupun imbalan didalam bentuk lain
- Setiap bisnis social atau usaha lain bersama pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan dalam bentuk lain.
Para pekerja atau buruh mesti sadar bahwa kalau tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sesungguhnya mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah sanggup memberi sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini telah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berwujud hukuman penjara bersama waktu penahanan minimal 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah berwujud denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja sehingga taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan penghasilan karyawan. Namun wajib dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja bersama dengan jaman kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketetapan UU Ketenagakerjaan perihal pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika ada perusahaan yang memberikan penghasilan tidak cocok bersama keputusan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh bisa mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik antara karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini telah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan keputusan di dalam UU tersebut, upaya lewat jalan hukum ini dapat lewat beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara kedua belah pihak, di dalam hal ini adalah buruh dan perusahaan.
Jika di dalam waktu 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur seterusnya yaitu tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Saat ini ada pengecualian untuk keputusan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk penghasilan minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja adalah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan cocok bersama kesepakatan pada pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan sekurang-kurangnya adalah 50 prosen berasal dari konsumsi rata-rata masyarakat di daerah tersebut dan upah yang disepakati sedikitnya ialah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan knowledge dari BPS.
Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini wajib mempertimbangkan sebagian hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber daya tradisional. Jadi jikalau Anda bekerja di CV yang termasuk bisnis mikro dan kecil, ada pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tetapi Anda senantiasa wajib terima penghasilan cocok kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase khusus dari kuantitas umumnya konsumsi masyarakat dan juga di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Bukittinggi Saat Ini ?
Gaji UMR di Bukittinggi tahun 2021 adalah kisaran Rp. 2.475.000 .
Demikian penjelasan perihal Gaji UMR di Bukittinggi merasa dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari tiap-tiap istilah tersebut. Semoga informasi ini bisa mengimbuhkan deskripsi yang lebih sadar untuk para buruh agar mampu memahami gaji yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang terkait bersama dengan upah tersebut.
