Gaji UMR di Sumatera Barat – Ngomongin berkaitan penghasilan atau upah kelihatannya tidak bakal ada selesainya. Bahkan ini menjadi percakapan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini umkm biasanya memanfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai referensi utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.
Keadaan ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi tiap-tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi bersama dengan standar gaji yang sama, hal ini akan mengakibatkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga bakal mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya mengadakan kegiatan demo untuk menuntut kenaikan upah. Aksi ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik perusahaan mengkaji lagi untuk tingkatkan penghasilan karyawannya.
Penetapan UMR di tiap tiap tempat tidaklah sama. Setiap area sudah punya kebijakan masing-masing dalam memilih jumlah UMR, salah satunya Gaji UMR di Sumatera Barat. Ada sebagian unsur atau hal yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Sumatera Barat.
Ketika berbicara perihal standar pemberian gaji, ada beberapa makna yang kerap menempel selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi perihal yang wajib dipahami oleh para karyawan untuk mengenal berapa penghasilan yang layak diterima. Satu diantaranya makna yang paling lazim dan banyak dipakai oleh pelaku usaha adalah UMR. Berikut ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, arti UMR udah tidak digunakan lagi dan menggunakan istilah baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi daerah masing- masing, terhitung di dalam hal standar upah.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, ada lagi istilah yang sering digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak jauh berbeda dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan sehabis adanya Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara lazim merupakan standar upah minimal untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga mencakup total kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi bagian berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP terhitung ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah tahu pengertian-pengertian berasal dari makna di atas, barangkali sekilas ketiganya punya arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah sebagian unsur } yang menjadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika menginginkan mengerti lebih jauh mengenai perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang bisa dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan perhitungkan kebutuhan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama waktu peninjauannya. Perihal ini terhitung telah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan keputusan selanjutnya terdapat perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK perlu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun mempunyai perbedaan dalam jangka saat penetapan, tetapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal seterusnya yang menjadi perbedaan dari ketiga istilah berikut adalah waktu atau masa berlakunya Undang-Undang yang sesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diberitahukan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan selanjutnya yang bisa dicermati dari UMR atau UMK dan UMP ialah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap buruh tentunya berharap nominal berikut dapat meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama perhitungkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sesungguhnya mengalami tiap tiap tahun dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian dilengkapi bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP mempunyai nominal yang berbeda. Hal ini bisa di cek dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap daerah sudah miliki standar masing-masing untuk kuantitas sekurang-kurangnya upah. Hal ini terhitung berlaku untuk Gaji UMR di Sumatera Barat. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini gara-gara keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak serupa dalam perhitungannya. Jadi lumrah jika nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Sumatera Barat.
Setelah mengenal lebih di dalam berkenaan pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih tersedia sebagian hal perlu yang wajib dipahami berkaitan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Sumatera Barat yaitu sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah telah punya sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi panutan bagi para pelaku usaha untuk mengetahui besarnya nominal gaji sekurang-kurangnya yang layak diberikan bagi para pekerja. Jumlah tersebut sesuai bersama tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Sumatera Barat ini mempunyai tujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima upah yang layak sesuai bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga dapat meraih kemudahan dikarenakan tidak perlu repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk pegawainya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI th. 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas tentang komponen atau unsur-unsur upah bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada juga dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji paling rendah yang wajib diberikan adalah 75 prosen berasal dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beragam macam tunjangan tidak senantiasa bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini juga sudah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selamanya di sini adalah pembayaran segera maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang bervariasi layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan senantiasa merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap tiap bulan dengan jumlah yang serupa dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak terhitung didalam komponen UMR. Untuk keputusan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok sekurang-kurangnya adalah 75 prosen dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang arti gaji UMR saat ini telah tidak digunakan lagi karena memakai makna UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang diresmikan oleh kepala area termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan termasuk UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi penduduk awam, selama ini kemungkinan masih sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang kudu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun mesti diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan ketentuan perusahaan. Lain halnya bersama UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah menghitung prosentase kenaikan UMR tiap tiap tahun mengacu terhadap beberapa aspek dan umumnya hanya mengfungsikan upah tanpa memperhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar upah lebih rendah berasal dari UMR.
Dalam perihal ini yang dimaksud pebisnis adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang mobilisasi perusahaan milik sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri mobilisasi operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap usaha milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan di dalam wujud lain
- Setiap usaha social atau usaha lain dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama dengan memberi upah maupun imbalan dalam bentuk lain.
Para pekerja atau buruh harus mengerti bahwa kalau tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sebetulnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah dapat memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini sudah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berupa hukuman penjara bersama dengan saat penahanan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah berwujud denda minimal Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini diterbitkan sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja agar taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan upah karyawan. Namun mesti dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk karyawan atau pekerja dengan masa kerja di bawah 1 th. di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketentuan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika ada perusahaan yang memberi gaji tidak cocok bersama keputusan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh mampu mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik antara karyawan dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini sudah diatur di dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan keputusan di dalam UU tersebut, upaya lewat jalan hukum ini akan melalui lebih dari satu rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara kedua belah pihak, didalam hal ini adalah pekerja dan perusahaan.
Jika dalam waktu 30 hari dari perundingan tersebut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur seterusnya yakni tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Saat ini tersedia pengecualian untuk ketetapan upah minimum bagi buruh. Hal ini telah diatur didalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk upah minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja adalah UMK dan UMP. Upah karyawan untuk usaha mikro dan kecil sanggup ditetapkan cocok bersama musyawarah antara pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan sekurang-kurangnya adalah 50 % dari konsumsi rata-rata masyarakat di daerah tersebut dan gaji yang disepakati sekurang-kurangnya ialah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data dari BPS.
Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini mesti memperhitungkan beberapa hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi kalau Anda bekerja di CV yang termasuk bisnis mikro dan kecil, ada pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Tapi Anda selalu wajib menerima upah sesuai kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu berasal dari kuantitas rata-rata konsumsi penduduk dan juga di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Sumatera Barat Saat Ini ?
Gaji UMR di Sumatera Barat tahun 2021 adalah sekitar Rp. 2.356.000 .
Demikian penjelasan perihal Gaji UMR di Sumatera Barat terasa dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari tiap-tiap istilah tersebut. Semoga informasi ini mampu memberi tambahan gambaran yang lebih paham untuk para buruh supaya mampu paham gaji yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang perihal dengan upah tersebut.
