Gaji UMR di Payakumbuh – Berbicara tentang penghasilan atau upah sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini umkm biasanya memakai UMR (Upah Minimum Regional) sebagai acuan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.
Kondisi ekonomi sendiri tetap mengalami inflasi tiap-tiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi dengan standar upah yang sepadan, perihal ini dapat menyebabkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh umumnya menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah. Aksi ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik bisnis mengkaji kembali untuk tingkatkan upah karyawannya.
Penetapan UMR di tiap-tiap tempat tidaklah sama. Setiap area sudah punyai kebijakan masing-masing dalam pilih jumlah UMR, salah satunya Gaji UMR di Payakumbuh. Ada sebagian unsur atau unsur yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Payakumbuh.
Ketika berkata mengenai standar pemberian penghasilan, ada beberapa makna yang kerap menempel selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi perihal yang kudu dipahami oleh para karyawan untuk mengerti berapa penghasilan yang setimpal. Salah satunya makna yang paling umum dan banyak digunakan oleh umkm adalah UMR. Berikut ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR telah tidak digunakan kembali dan menggunakan istilah baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi daerah masing- masing, terhitung di dalam perihal standar gaji.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, ada kembali makna yang sering digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak jauh berbeda dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan setelah diresmikan Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara lazim merupakan standar upah sedikitnya untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga termasuk keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi bagian dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah jelas pengertian-pengertian dari istilah di atas, mungkin sekilas ketiganya miliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah sebagian faktor } yang jadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika ingin memahami lebih jauh tentang perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, satu diantara hal yang sanggup dilihat adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang udah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan pertimbangkan keperluan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama waktu peninjauannya. Hal ini terhitung udah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan berikut terkandung perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK perlu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punyai perbedaan didalam jangka saat penetapan, namun peresmian ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal seterusnya yang jadi perbedaan dari ketiga arti berikut adalah saat atau era berlakunya Undang-Undang yang menyesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi terhitung dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diumumkan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan sesudah itu yang dapat dilihat dari UMR atau UMK dan UMP ialah jumlah nominal kenaikannya. Setiap buruh sudah pasti meminta nominal berikut bakal meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan pertimbangkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebenarnya mengalami tiap tiap tahun bersama perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian dilengkapi bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP punya nominal yang berbeda. Hal ini dapat di cek berasal dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap tempat sudah punya standar masing-masing untuk jumlah minimal upah. Hal ini terhitung berlaku untuk Gaji UMR di Payakumbuh. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini dikarenakan keduanya mempertimbangkan faktor yang berbeda di dalam perhitungannya. Jadi wajar kecuali nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Payakumbuh.
Setelah mengenal lebih didalam tentang pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih ada sebagian perihal penting yang wajib dimengerti mengenai penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Payakumbuh yaitu sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah udah mempunyai proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi referensi bagi para pelaku usaha untuk mengetahui besarnya nominal gaji sedikitnya yang layak diberikan untuk para pekerja. Jumlah tersebut disesuaikan bersama tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Payakumbuh ini mempunyai tujuan untuk melindungi hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima gaji yang layak sesuai bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri termasuk dapat mendapatkan kemudahan karena tidak harus repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk karyawannya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas perihal komponen atau unsur-unsur upah bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada termasuk dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal upah paling sedikit yang kudu diberikan adalah 75 prosen berasal dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beraneka macam tunjangan tidak senantiasa bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini terhitung udah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak tetap di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang begitu banyak ragam layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang mirip dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi karyawan maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak terhitung di dalam komponen UMR. Untuk peraturan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase penghasilan pokok minimal adalah 75 % berasal dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang arti gaji UMR kala ini udah tidak digunakan lagi sebab manfaatkan makna UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang diresmikan oleh kepala area mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan terhitung UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi masyarakat awam, selama ini mungkin masih sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang perlu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun kudu diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic dengan jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, cara menghitung prosentase kenaikan UMR tiap-tiap tahun mengacu pada sebagian hal dan biasanya hanya mengfungsikan upah tanpa memperhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar gaji lebih rendah berasal dari UMR.
Dalam hal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menggerakkan perusahaan punya sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri mobilisasi operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud di dalam poin pertama dan ke dua yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap bisnis milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama dengan membayar upah maupun imbalan di dalam bentuk lain
- Setiap usaha social atau usaha lain bersama pengurus dan merekrut orang lain bersama dengan memberi upah maupun imbalan di dalam bentuk lain.
Para pekerja atau buruh kudu sadar bahwa kecuali tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan berikut sebetulnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah sanggup beri sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berbentuk hukuman penjara bersama dengan saat penahanan sedikitnya 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah berupa denda sedikitnya Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan penghasilan pekerja. Namun harus dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk aturan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika ada perusahaan yang memberikan penghasilan tidak sesuai bersama keputusan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh dapat mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik pada karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini sudah diatur dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan ketetapan dalam UU tersebut, usaha lewat jalan hukum ini akan melewati sebagian rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara kedua belah pihak, dalam perihal ini adalah buruh dan perusahaan.
Jika dalam waktu 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yakni tripartite. Perundingan ini bakal melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Sekarang ini ada pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur di dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk penghasilan minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja adalah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan cocok dengan musyawarah pada pemberi kerja bersama buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan minimal adalah 50 prosen dari konsumsi biasanya penduduk di daerah tersebut dan penghasilan yang disepakati sedikitnya ialah 25% lebih tinggi dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan information berasal dari BPS.
Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini wajib pertimbangkan lebih dari satu hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber kekuatan tradisional. Jadi kalau Anda bekerja di CV yang termasuk bisnis mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah dari UMK dan UMP. Akan tetapi Anda tetap harus menerima upah sesuai kesepakatan bersama dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu dari jumlah biasanya konsumsi masyarakat dan juga di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Payakumbuh Saat Ini ?
Gaji UMR di Payakumbuh tahun 2021 ialah kira kira Rp. 2.484.000 .
Demikian penjelasan perihal Gaji UMR di Payakumbuh jadi dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari tiap-tiap makna tersebut. Semoga Info ini bisa memberi tambahan deskripsi yang lebih paham bagi para karyawan supaya mampu mengerti penghasilan yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang berkenaan bersama upah tersebut.
