Gaji UMR di Konawe – Ngomongin perihal gaji atau upah sepertinya tidak bakal ada habisnya. Bahkan ini menjadi pembicaraan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini perusahaan biasanya gunakan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai referensi utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.
Kondisi ekonomi sendiri tetap mengalami inflasi tiap-tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi menggunakan dengan standar upah yang sepadan, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga akan merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh kebanyakan mengadakan aksi demo untuk menuntut kenaikan gaji. Kegiatan ini umumnya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik bisnis pertimbangkan ulang untuk menaikkan penghasilan karyawannya.
Penetapan UMR di setiap area tidaklah sama. Setiap area telah punya kebijakan masing-masing dalam memilih kuantitas UMR, satu diantara Gaji UMR di Konawe. Ada sebagian unsur atau faktor yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Konawe.
Ketika berkata perihal standar pemberian gaji, ada lebih dari satu istilah yang kerap menempel selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi hal yang wajib dipahami oleh para karyawan untuk melihat berapa penghasilan yang layak diterima. Salah satunya makna yang paling lazim dan banyak dipakai oleh pemilik usaha adalah UMR. Berikut Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, arti UMR udah tidak digunakan kembali dan menggunakan arti baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi area masing- masing, terhitung di dalam hal standar gaji.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, ada ulang arti yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak sama dengan UMK, penamaan arti ini mulai digunakan sesudah adanya Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara umum merupakan standar penghasilan paling sedikit untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup total kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi anggota berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP terhitung ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah paham pengertian-pengertian dari arti di atas, mungkin sekilas ketiganya punya arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa aspek } yang menjadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika ingin melihat lebih jauh tentang perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, satu diantara hal yang bisa diamati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang telah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan perhitungkan kebutuhan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama saat peninjauannya. Hal ini juga telah diatur didalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan keputusan selanjutnya terdapat perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK kudu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punyai perbedaan dalam jangka waktu penetapan, namun peresmian ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal seterusnya yang jadi perbedaan dari ketiga makna tersebut adalah saat atau masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diumumkan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan sesudah itu yang dapat dicermati dari UMR atau UMK dan UMP adalah jumlah nominal kenaikannya. Setiap buruh pastinya berharap nominal tersebut dapat meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan perhitungkan sejumlah segi seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebetulnya mengalami tiap tiap tahun dengan perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian disempurnakan bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP punya nominal yang berbeda. Hal ini bisa diperiksa dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap daerah telah punyai standar masing-masing untuk kuantitas sekurang-kurangnya upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Konawe. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini karena keduanya mempertimbangkan faktor yang berlainan dalam perhitungannya. Jadi wajar jika nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Konawe.
Setelah mengenal lebih di dalam perihal pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap ada lebih dari satu perihal penting yang kudu dimengerti tentang penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Konawe yaitu sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah udah mempunyai proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi panutan bagi para pelaku usaha untuk menyadari besarnya nominal gaji paling rendah yang layak diberikan bagi para karyawan. Jumlah tersebut sesuai bersama tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Konawe ini mempunyai tujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima gaji yang layak sesuai bersama dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga bakal beroleh kemudahan dikarenakan tidak wajib repot-repot memperhitungkan gaji untuk karyawannya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas berkenaan komponen atau unsur-unsur upah bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada termasuk dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji sekurang-kurangnya yang mesti diberikan adalah 75 prosen berasal dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, bermacam macam tunjangan tidak selalu bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini juga telah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selalu di sini adalah pembayaran segera maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang bervariasi seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap tiap bulan dengan jumlah yang serupa dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi karyawan maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak juga di dalam komponen UMR. Untuk aturan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase gaji pokok sedikitnya adalah 75 persen dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang makna gaji UMR saat ini udah tidak digunakan kembali sebab memanfaatkan istilah UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang diresmikan oleh kepala area mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi penduduk awam, sepanjang ini bisa saja tetap kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang kudu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun perlu diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketentuan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR tiap-tiap tahun mengacu pada lebih dari satu unsur dan umumnya cuma memakai upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah dari UMR.
Dalam perihal ini yang dimaksud perusahaan adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang mobilisasi perusahaan milik sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menggerakkan operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap usaha milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama dengan membayar upah maupun imbalan di dalam bentuk lain
- Setiap usaha social atau bisnis lain bersama pengurus dan merekrut orang lain bersama dengan memberi upah maupun imbalan dalam wujud lain.
Para pekerja atau buruh kudu mengerti bahwa jika tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut memang mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah sanggup memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini udah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik bersifat hukuman penjara dengan saat penahanan sedikitnya 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah bersifat denda minimal Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan gaji buruh. Namun harus dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk buruh atau pekerja dengan era kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketentuan UU Ketenagakerjaan mengenai pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika tersedia perusahaan yang memberi upah tidak cocok bersama dengan keputusan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama dengan kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh mampu mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik pada karyawan dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini udah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan peraturan di dalam UU tersebut, usaha lewat jalan hukum ini dapat melalui sebagian rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke dua belah pihak, dalam perihal ini adalah pekerja dan perusahaan.
Jika didalam saat 30 hari mulai dari perundingan tersebut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yakni tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Saat ini tersedia pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk penghasilan minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja ialah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil bisa ditetapkan cocok bersama dengan kesepakatan pada pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan sekurang-kurangnya adalah 50 persen berasal dari konsumsi umumnya penduduk di daerah tersebut dan upah yang disepakati sekurang-kurangnya adalah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan knowledge dari BPS.
Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini kudu perhitungkan beberapa spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi kecuali Anda bekerja di CV yang juga bisnis mikro dan kecil, ada pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tapi Anda selamanya wajib menerima gaji cocok kesepakatan bersama dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu dari kuantitas umumnya konsumsi penduduk dan juga di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Konawe Saat Ini ?
Gaji UMR di Konawe tahun 2021 adalah kurang lebih Rp. 2.552.000 .
Demikian penjelasan perihal Gaji UMR di Konawe mulai dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari masing-masing istilah tersebut. Semoga Info ini dapat menambahkan gambaran yang lebih jelas buat para pekerja sehingga dapat tahu upah yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang mengenai bersama upah tersebut.
