Gaji UMR di Kalimantan Barat – Ngomongin mengenai penghasilan atau upah sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan ini menjadi penuturan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pelaku usaha rata-rata pakai UMR (Upah Minimum Regional) sebagai referensi utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.
Kondisi ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi tiap-tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi bersama dengan standar penghasilan yang sepadan, hal ini bakal mengundang ketimpangan social dan ekonomi. Akibatnya ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh umumnya menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan penghasilan. Kegiatan ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik usaha perhitungkan ulang untuk tingkatkan penghasilan karyawannya.
Penetapan UMR di setiap area tidaklah sama. Setiap area telah punya kebijakan masing-masing dalam pilih kuantitas UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Kalimantan Barat. Ada beberapa unsur atau variabel yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Kalimantan Barat.
Ketika berbicara berkenaan standar pemberian upah, ada beberapa istilah yang sering melekat selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi perihal yang wajib dipahami oleh para karyawan untuk melihat berapa penghasilan yang pantas diterima. Satu diantara makna yang paling lazim dan banyak dipakai oleh pemilik usaha adalah UMR. Berikut Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR sudah tidak digunakan lagi dan menggunakan makna baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi area masing- masing, terhitung dalam perihal standar gaji.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, ada lagi istilah yang kerap digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak jauh berbeda dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan sehabis disahkan Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara lazim merupakan standar penghasilan minimal untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga termasuk keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi anggota berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah memahami pengertian-pengertian berasal dari makna di atas, mungkin sekilas ketiganya miliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah lebih dari satu unsur } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika ingin mengerti lebih jauh tentang perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, satu diantaranya hal yang dapat dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang udah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan pertimbangkan kebutuhan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama saat peninjauannya. Hal ini juga udah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan keputusan selanjutnya terdapat perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK mesti ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun miliki perbedaan dalam jangka saat penetapan, tetapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal sesudah itu yang menjadi perbedaan berasal dari ketiga makna berikut adalah saat atau era berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi terhitung dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diumumkan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan sesudah itu yang sanggup dilihat berasal dari UMR atau UMK dan UMP ialah jumlah nominal kenaikannya. Setiap buruh tentu saja berharap nominal selanjutnya dapat meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama memperhitungkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebenarnya mengalami tiap tiap tahun bersama perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian dilengkapi bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP punyai nominal yang berbeda. Hal ini dapat dicek dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap daerah telah miliki standar masing-masing untuk jumlah sedikitnya upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Kalimantan Barat. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini sebab keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak sama didalam perhitungannya. Jadi wajar jika nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Kalimantan Barat.
Setelah mengenal lebih didalam mengenai pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap tersedia lebih dari satu hal mutlak yang kudu dipahami mengenai penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah udah punya proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi panutan bagi para pelaku usaha untuk jelas besarnya nominal gaji paling rendah yang layak diberikan bagi para pekerja. Jumlah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Kalimantan Barat ini bertujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima penghasilan yang layak cocok bersama dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga dapat memperoleh kemudahan karena tidak perlu repot-repot memperhitungkan upah untuk karyawannya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI th. 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas berkenaan komponen atau unsur-unsur gaji bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada terhitung dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji sedikitnya yang wajib diberikan adalah 75 % berasal dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beragam macam tunjangan tidak selamanya bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini juga udah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak senantiasa di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang bervariasi layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selamanya merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin tiap-tiap bulan dengan jumlah yang mirip dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi pekerja maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak juga dalam komponen UMR. Untuk ketetapan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase penghasilan pokok minimal adalah 75 prosen berasal dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang arti gaji UMR waktu ini sudah tidak digunakan lagi karena memanfaatkan arti UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang disahkan oleh kepala tempat mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan termasuk UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi masyarakat awam, selama ini bisa saja masih sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang kudu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun harus diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama dengan jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya bersama UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah menghitung prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu terhadap beberapa unsur dan umumnya cuma pakai upah tanpa mempertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah dari UMR.
Dalam perihal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang mobilisasi perusahaan punya sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud di dalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap bisnis punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan didalam wujud lain
- Setiap bisnis social atau usaha lain bersama dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama dengan memberi upah maupun imbalan dalam bentuk lain.
Para pekerja atau buruh wajib jelas bahwa terkecuali tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sesungguhnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah dapat mengimbuhkan sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini telah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berbentuk hukuman penjara bersama dengan waktu penahanan sekurang-kurangnya 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah berbentuk denda sedikitnya Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan upah buruh. Namun wajib dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk karyawan atau pekerja bersama jaman kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk aturan UU Ketenagakerjaan tentang pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika ada perusahaan yang memberikan gaji tidak cocok bersama ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh dapat mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk menyelesaikan konflik pada karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini udah diatur dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan ketetapan didalam UU tersebut, upaya lewat jalur hukum ini bakal melalui beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada kedua belah pihak, didalam perihal ini adalah buruh dan perusahaan.
Jika dalam waktu 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yakni tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Saat ini tersedia pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk upah minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja ialah UMK dan UMP. Upah karyawan untuk usaha mikro dan kecil bisa ditetapkan sesuai bersama dengan kesepakatan pada pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan paling rendah adalah 50 prosen berasal dari konsumsi kebanyakan masyarakat di daerah tersebut dan gaji yang disepakati sekurang-kurangnya ialah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan information dari BPS.
Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini mesti perhitungkan lebih dari satu hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber daya tradisional. Jadi kalau Anda bekerja di CV yang juga usaha mikro dan kecil, ada pengecualian upah dari UMK dan UMP. Akan tetapi Anda tetap kudu terima gaji sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase spesifik dari jumlah biasanya konsumsi masyarakat dan juga di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Kalimantan Barat Saat Ini ?
Gaji UMR di Kalimantan Barat tahun 2021 ialah kurang lebih Rp. 2.398.000 .
Demikian penjelasan mengenai Gaji UMR di Kalimantan Barat jadi dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari tiap-tiap arti tersebut. Semoga Info ini dapat beri tambahan deskripsi yang lebih tahu buat para buruh sehingga dapat tahu penghasilan yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang berkenaan dengan upah tersebut.
