Gaji UMR di Kalimantan Selatan – Mengulas berkenaan gaji atau upah kelihatannya tidak ada selesainya. Bahkan ini menjadi percakapan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik bisnins kebanyakan memanfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai acuan utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.
Keadaan ekonomi sendiri terus mengalami inflasi setiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi dengan standar upah yang sama, perihal ini bakal mengakibatkan ketimpangan social dan ekonomi. Alhasil ini juga dapat merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh umumnya mengadakan aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah. Kegiatan ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik umkm memperhitungkan ulang untuk menaikkan gaji karyawannya.
Penetapan UMR di tiap-tiap daerah tidaklah sama. Setiap tempat telah punya kebijakan masing-masing dalam memilih kuantitas UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Kalimantan Selatan. Ada lebih dari satu unsur atau unsur yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Kalimantan Selatan.
Ketika bicara tentang standar pemberian upah, ada lebih dari satu arti yang sering menempel selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi hal yang kudu dipahami oleh para karyawan untuk mengetahui berapa upah yang layak diterima. Satu diantara istilah yang paling lazim dan banyak digunakan oleh pemilik bisnins adalah UMR. Berikut Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR telah tidak digunakan ulang dan menggunakan makna baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi daerah masing- masing, juga didalam perihal standar gaji.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, tersedia lagi makna yang kerap digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak jauh berbeda dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan setelah adanya Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara umum merupakan standar penghasilan sekurang-kurangnya untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga termasuk total kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi anggota berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP terhitung ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah menyadari pengertian-pengertian berasal dari topik di atas, bisa saja sekilas ketiganya punya arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah beberapa aspek } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika menginginkan mengetahui lebih jauh perihal perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, satu diantaranya hal yang dapat diamati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang telah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan mempertimbangkan keperluan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama saat peninjauannya. Perihal ini termasuk udah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut sudah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan selanjutnya terkandung perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK harus ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun miliki perbedaan dalam jangka waktu penetapan, tetapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali di dalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal selanjutnya yang menjadi perbedaan berasal dari ketiga makna tersebut adalah saat atau era berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi terhitung dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan setelah itu yang sanggup diamati dari UMR atau UMK dan UMP ialah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap buruh tentu saja berharap nominal berikut dapat meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan pertimbangkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK memang mengalami tiap-tiap tahun dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian ditambah dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP miliki nominal yang berbeda. Hal ini bisa di cek berasal dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap daerah udah memiliki standar masing-masing untuk kuantitas minimal upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Kalimantan Selatan. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini gara-gara keduanya mempertimbangkan faktor yang berlainan dalam perhitungannya. Jadi wajar jikalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Kalimantan Selatan.
Setelah mengenal lebih dalam mengenai pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih tersedia beberapa perihal mutlak yang perlu dipahami berkenaan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Kalimantan Selatan yakni sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah udah memiliki sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi panutan bagi para pelaku usaha untuk jelas besarnya nominal gaji paling sedikit yang layak diberikan bagi para buruh. Jumlah tersebut sesuai bersama tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Kalimantan Selatan ini memiliki tujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima gaji yang layak sesuai bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga dapat memperoleh kemudahan sebab tidak perlu repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk pegawainya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI tahun 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas tentang komponen atau unsur-unsur upah bagi para pekerja.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada termasuk dijelaskan dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal upah sedikitnya yang harus diberikan adalah 75 % dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, beraneka macam tunjangan tidak tetap bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini termasuk telah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selalu di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang banyak variasi layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan tetap merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur setiap bulan dengan jumlah yang serupa dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak juga dalam komponen UMR. Untuk ketentuan komposisi upah pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok minimal adalah 75 % dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang istilah gaji UMR waktu ini telah tidak digunakan ulang gara-gara memanfaatkan arti UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang ditetapkan oleh kepala tempat mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan termasuk UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi penduduk awam, sepanjang ini kemungkinan tetap sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang perlu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun perlu diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, cara menghitung prosentase kenaikan UMR tiap tiap tahun mengacu pada beberapa unsur dan umumnya hanya pakai upah tanpa memperhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari UMR.
Dalam hal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan punya sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan di dalam wujud lain
- Setiap usaha social atau bisnis lain bersama pengurus dan merekrut orang lain bersama dengan memberi upah maupun imbalan di dalam bentuk lain.
Para pekerja atau buruh mesti mengerti bahwa jikalau ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan berikut memang mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah bisa memberi sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini udah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berwujud hukuman penjara bersama dengan saat penahanan sedikitnya 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah berupa denda minimal Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja agar taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan upah karyawan. Namun wajib dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk buruh atau pekerja bersama dengan era kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk aturan UU Ketenagakerjaan perihal pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika ada perusahaan yang memberi gaji tidak sesuai bersama keputusan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh sanggup mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk selesaikan konflik pada karyawan dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini telah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan ketentuan di dalam UU tersebut, upaya melalui jalan hukum ini bakal melewati lebih dari satu rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara ke-2 belah pihak, didalam perihal ini adalah pekerja dan perusahaan.
Jika didalam saat 30 hari mulai dari perundingan tersebut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yaitu tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Sekarang ini ada pengecualian untuk keputusan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur di dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk upah minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja adalah UMK dan UMP. Upah karyawan untuk usaha mikro dan kecil bisa ditetapkan sesuai bersama musyawarah antara pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan paling sedikit adalah 50 % berasal dari konsumsi umumnya masyarakat di daerah tersebut dan penghasilan yang disepakati sekurang-kurangnya adalah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data dari BPS.
Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini kudu pertimbangkan sebagian spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber daya tradisional. Jadi jikalau Anda bekerja di CV yang juga bisnis mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tetapi Anda tetap perlu terima gaji cocok kesepakatan bersama dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu berasal dari kuantitas biasanya konsumsi penduduk serta di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Kalimantan Selatan Saat Ini ?
Gaji UMR di Kalimantan Selatan tahun 2021 ialah kurang lebih Rp. 3.240.000 .
Demikian penjelasan mengenai Gaji UMR di Kalimantan Selatan terasa dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari masing-masing istilah tersebut. Semoga informasi ini sanggup mengimbuhkan uraian yang lebih sadar buat para karyawan sehingga dapat mengetahui penghasilan yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang berkenaan dengan upah tersebut.
