Gaji UMR di Pontianak – Membahas berkenaan penghasilan atau upah kelihatannya tidak bakal ada selesainya. Bahkan ini menjadi perbincangan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pelaku usaha biasanya pakai UMR (Upah Minimum Regional) sebagai rujukan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.
Keadaan ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi setiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi bersama dengan standar penghasilan yang sama, perihal ini akan mengundang ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga akan merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh umumnya menggelar kegiatan demonstrasi untuk menuntut kenaikan penghasilan. Kegiatan ini biasanya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik usaha mengkaji kembali untuk meningkatkan penghasilan karyawannya.
Penetapan UMR di setiap daerah tidaklah sama. Setiap tempat udah miliki kebijakan masing-masing dalam memilih kuantitas UMR, salah satunya Gaji UMR di Pontianak. Ada lebih dari satu unsur atau variabel yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Pontianak.
Ketika berkata tentang standar pemberian upah, ada lebih dari satu istilah yang kerap melekat selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi perihal yang mesti dimengerti oleh para karyawan untuk mengenal berapa gaji yang pantas diterima. Satu diantara makna yang paling lazim dan banyak dipakai oleh pemilik usaha adalah UMR. Dibawah ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR sudah tidak digunakan ulang dan menggunakan makna baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi daerah masing- masing, termasuk didalam hal standar gaji.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, ada lagi makna yang kerap digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak jauh berbeda dengan UMK, penamaan arti ini mulai digunakan setelah terdapatnya Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara lazim merupakan standar upah minimal untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup total kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi bagian dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP terhitung ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah jelas pengertian-pengertian berasal dari arti di atas, kemungkinan sekilas ketiganya punyai arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah beberapa aspek } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika menginginkan mengetahui lebih jauh mengenai perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang bisa dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang telah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan memperhitungkan keperluan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama saat peninjauannya. Hal ini termasuk sudah diatur didalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut udah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan berikut terkandung perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK mesti ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punya perbedaan dalam jangka waktu penetapan, tapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal setelah itu yang menjadi perbedaan berasal dari ketiga arti tersebut adalah saat atau jaman berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diberitahukan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan selanjutnya yang dapat dilihat dari UMR atau UMK dan UMP adalah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap pekerja tentunya berharap nominal berikut dapat meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung dengan memperhitungkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sesungguhnya mengalami tiap-tiap tahun bersama dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian disempurnakan bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP punyai nominal yang berbeda. Hal ini bisa di check berasal dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya setiap daerah udah memiliki standar masing-masing untuk jumlah sekurang-kurangnya upah. Hal ini terhitung berlaku untuk Gaji UMR di Pontianak. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini karena keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak sama di dalam perhitungannya. Jadi lumrah jika nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Pontianak.
Setelah mengenal lebih didalam mengenai pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap tersedia lebih dari satu hal penting yang kudu dipahami perihal penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Pontianak yaitu sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah udah miliki sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi referensi bagi para pelaku bisnis untuk mengerti besarnya nominal gaji sekurang-kurangnya yang layak diberikan buat para pekerja. Jumlah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Pontianak ini punya tujuan untuk memelihara hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima gaji yang layak sesuai bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga dapat memperoleh kemudahan sebab tidak perlu repot-repot memperhitungkan upah untuk karyawannya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas mengenai komponen atau unsur-unsur upah bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada terhitung dijelaskan dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji minimal yang mesti diberikan adalah 75 prosen dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, bermacam macam tunjangan tidak selalu bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini juga telah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selalu di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang beragam seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan senantiasa merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin tiap-tiap bulan dengan jumlah yang serupa dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak terhitung dalam komponen UMR. Untuk ketentuan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase gaji pokok sekurang-kurangnya adalah 75 % berasal dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang makna gaji UMR sementara ini sudah tidak digunakan ulang gara-gara pakai makna UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang disahkan oleh kepala daerah termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan terhitung UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi masyarakat awam, selama ini kemungkinan tetap kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang wajib diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun mesti diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya bersama UMR yang merupakan standar minimum gaji yang telah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah menghitung prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu terhadap sebagian faktor dan biasanya cuma pakai upah tanpa mempertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar upah lebih rendah berasal dari UMR.
Dalam perihal ini yang dimaksud pebisnis adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan milik sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menggerakkan operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan ke dua yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan dalam wujud lain
- Setiap bisnis social atau bisnis lain dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama memberi upah maupun imbalan didalam wujud lain.
Para pekerja atau buruh kudu jelas bahwa kecuali tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan berikut memang mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah sanggup beri sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini udah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berbentuk hukuman penjara bersama dengan waktu penahanan minimal 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah bersifat denda paling rendah Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja agar taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan penghasilan karyawan. Namun mesti dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja bersama dengan masa kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk keputusan UU Ketenagakerjaan perihal pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika tersedia perusahaan yang memberi upah tidak sesuai bersama ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh sanggup mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik antara karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini sudah diatur di dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan peraturan dalam UU tersebut, upaya melalui jalan hukum ini bakal melewati beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara kedua belah pihak, di dalam hal ini adalah pekerja dan perusahaan.
Jika dalam saat 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur seterusnya yaitu tripartite. Perundingan ini bakal melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Sekarang ini ada pengecualian untuk keputusan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur didalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja adalah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil mampu ditetapkan cocok dengan musyawarah antara pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan sedikitnya adalah 50 prosen berasal dari konsumsi biasanya penduduk di daerah tersebut dan gaji yang disepakati sedikitnya adalah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data berasal dari BPS.
Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini wajib perhitungkan beberapa spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi kecuali Anda bekerja di CV yang termasuk usaha mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Tetapi Anda senantiasa mesti terima gaji cocok kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu berasal dari jumlah rata-rata konsumsi penduduk dan juga di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Pontianak Saat Ini ?
Gaji UMR di Pontianak tahun 2021 :
Gaji UMR di Kabupaten Ketapang Rp 2.860.323
Gaji UMR di Kabupaten Kapuas Hulu Rp 2.483.000
Gaji UMR di Kabupaten Sintang Rp 2.596.644
Gaji UMR di Kabupaten Bengkayang Rp 2.566.019
Gaji UMR di Kota Singkawang Rp 2.537.875
Gaji UMR di Kabupaten Sanggau Rp 2.515.262
Gaji UMR di Kota Pontianak Rp 2.515.000
Gaji UMR di Kabupaten Melawi Rp 2.483.040
Gaji UMR di Kabupaten Sekadau Rp 2.461.000
Gaji UMR di Kabupaten Kubu Raya Rp 2.433.000
Gaji UMR di Kabupaten Mempawah Rp 2.422.594
Gaji UMR di Kabupaten Kayong Utara Rp 2.714.750
Gaji UMR di Kabupaten Landak Rp 2.549.844
Gaji UMR diKabupaten Sambas Rp 2.580.000
Demikian penjelasan perihal Gaji UMR di Pontianak mulai berasal dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari tiap-tiap arti tersebut. Semoga informasi ini sanggup menambahkan gambaran yang lebih tahu bagi para karyawan supaya sanggup jelas gaji yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang terkait bersama upah tersebut.
