Gaji UMR di Kalimantan Utara – Berdiskusi berkenaan penghasilan atau upah sepertinya tidak akan ada habisnya. Bahkan ini menjadi percakapan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini perusahaan rata-rata manfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai referensi utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.
Kondisi ekonomi sendiri tetap mengalami inflasi setiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi menggunakan dengan standar gaji yang sepadan, perihal ini akan menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya menggelar kegiatan demo untuk menuntut kenaikan upah. Kegiatan ini umumnya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik usaha pertimbangkan ulang untuk meningkatkan penghasilan karyawannya.
Penetapan UMR di setiap area tidaklah sama. Setiap tempat udah punyai kebijakan masing-masing dalam menentukan jumlah UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Kalimantan Utara. Ada lebih dari satu unsur atau unsur yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Kalimantan Utara.
Ketika bicara mengenai standar pemberian gaji, ada beberapa istilah yang kerap melekat selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi hal yang harus dimengerti oleh para karyawan untuk mengetahui berapa gaji yang setimpal. Satu diantaranya makna yang paling umum dan banyak dipake oleh pelaku usaha adalah UMR. Berikut Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR telah tidak digunakan ulang dan menggunakan arti baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi area masing- masing, juga didalam hal standar upah.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, ada ulang arti yang sering digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Berlainan dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan setelah diresmikan Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara lazim merupakan standar upah paling sedikit untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi bagian berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP terhitung ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah paham pengertian-pengertian berasal dari istilah di atas, barangkali sekilas ketiganya miliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah beberapa aspek } yang jadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika menginginkan melihat lebih jauh perihal perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, satu diantara hal yang mampu dilihat adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan memperhitungkan keperluan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama saat peninjauannya. Hal ini termasuk udah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut sudah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan berikut terkandung perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK mesti ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun mempunyai perbedaan didalam jangka waktu penetapan, tetapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal seterusnya yang jadi perbedaan dari ketiga istilah berikut adalah waktu atau jaman berlakunya Undang-Undang yang sesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi dimulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diumumkan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan selanjutnya yang sanggup diamati berasal dari UMR atau UMK dan UMP adalah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap pekerja tentu saja berharap nominal selanjutnya akan meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama mempertimbangkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebetulnya mengalami tiap-tiap tahun bersama perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian dilengkapi dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP mempunyai nominal yang berbeda. Hal ini dapat diperiksa dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya setiap daerah telah miliki standar masing-masing untuk jumlah sedikitnya upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Kalimantan Utara. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini dikarenakan keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak serupa didalam perhitungannya. Jadi lumrah terkecuali nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Kalimantan Utara.
Setelah mengenal lebih didalam perihal pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih ada lebih dari satu perihal mutlak yang harus dipahami berkenaan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Kalimantan Utara yakni sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah telah miliki sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi rujukan bagi para pelaku bisnis untuk tahu besarnya nominal gaji sekurang-kurangnya yang layak diberikan buat para karyawan. Jumlah tersebut sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Kalimantan Utara ini memiliki tujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima gaji yang layak sesuai bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri termasuk akan mendapatkan kemudahan dikarenakan tidak wajib repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk pekerjanya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas tentang komponen atau unsur-unsur upah bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada terhitung dijelaskan dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji minimal yang mesti diberikan adalah 75 prosen dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, bermacam macam tunjangan tidak senantiasa bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini termasuk telah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selamanya di sini adalah pembayaran segera maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang bervariasi seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selamanya merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin tiap-tiap bulan dengan jumlah yang mirip dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak terhitung di dalam komponen UMR. Untuk peraturan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase penghasilan pokok sedikitnya adalah 75 prosen berasal dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang istilah gaji UMR sementara ini telah tidak digunakan kembali sebab menggunakan makna UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang diresmikan oleh kepala area mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi penduduk awam, selama ini bisa saja masih kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang kudu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun mesti diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama dengan jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan ketentuan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah menghitung prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu pada beberapa faktor dan umumnya cuma gunakan upah tanpa mempertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah dari UMR.
Dalam hal ini yang dimaksud pebisnis adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan punya sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan ke dua yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap usaha milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan di dalam wujud lain
- Setiap bisnis social atau bisnis lain dengan pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan dalam bentuk lain.
Para pekerja atau buruh kudu memahami bahwa jikalau tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sebetulnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah bisa memberi sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini udah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berupa hukuman penjara bersama saat penahanan minimal 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah berupa denda paling rendah Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini diterbitkan sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja sehingga taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan upah buruh. Namun mesti dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketetapan UU Ketenagakerjaan mengenai pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika ada perusahaan yang memberikan penghasilan tidak cocok dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama dengan kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh bisa mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik antara karyawan bersama dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini sudah diatur dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan aturan di dalam UU tersebut, upaya melalui jalan hukum ini bakal melalui sebagian rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara ke dua belah pihak, didalam hal ini adalah pekerja dan perusahaan.
Jika di dalam waktu 30 hari dari perundingan berikut ternyata belum tersedia kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur berikutnya yakni tripartite. Perundingan ini bakal melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Saat ini tersedia pengecualian untuk ketetapan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur di dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja adalah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil mampu ditetapkan sesuai bersama dengan musyawarah pada pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan minimal adalah 50 % dari konsumsi umumnya penduduk di daerah tersebut dan upah yang disepakati minimal adalah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data dari BPS.
Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini perlu pertimbangkan beberapa hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi jika Anda bekerja di CV yang termasuk usaha mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Tetapi Anda senantiasa kudu terima penghasilan cocok kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase khusus dari jumlah kebanyakan konsumsi masyarakat serta di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Kalimantan Utara Saat Ini ?
Gaji UMR di Kalimantan Utara tahun 2021 adalah kurang lebih Rp. 2.364.000 .
Demikian penjelasan tentang Gaji UMR di Kalimantan Utara menjadi dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari masing-masing istilah tersebut. Semoga informasi ini bisa beri tambahan gambaran yang lebih sadar buat para buruh sehingga dapat mengerti penghasilan yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan upah tersebut.
