Gaji UMR di Papua Barat – Mengulas tentang penghasilan atau upah kelihatannya tidak ada habisnya. Bahkan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik bisnins kebanyakan menggunakan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai rujukan utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.
Kondisi ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi setiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi menggunakan dengan standar penghasilan yang sama, hal ini bakal menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga dapat merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh kebanyakan menggelar kegiatan demo untuk menuntut kenaikan gaji. Kegiatan ini biasanya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik bisnis mengkaji ulang untuk menambah upah karyawannya.
Penetapan UMR di tiap-tiap tempat tidaklah sama. Setiap tempat udah punyai kebijakan masing-masing dalam menentukan kuantitas UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Papua Barat. Ada beberapa unsur atau variabel yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Papua Barat.
Ketika bicara mengenai standar pemberian gaji, ada sebagian arti yang sering menempel selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi hal yang kudu dipahami oleh para karyawan untuk mengetahui berapa gaji yang layak diterima. Satu diantaranya arti yang paling umum dan banyak dipakai oleh umkm adalah UMR. Berikut ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR udah tidak digunakan ulang dan menggunakan makna baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi tempat masing- masing, termasuk dalam perihal standar penghasilan.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, ada ulang makna yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Berlainan dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan setelah diresmikan Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara umum merupakan standar penghasilan sekurang-kurangnya untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga termasuk keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi anggota berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah mengerti pengertian-pengertian dari topik di atas, barangkali sekilas ketiganya memiliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah sebagian unsur } yang menjadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika ingin mengetahui lebih jauh perihal perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, satu diantaranya hal yang dapat diamati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan mempertimbangkan keperluan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama waktu peninjauannya. Hal ini juga udah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut udah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan keputusan berikut terkandung perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK perlu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun miliki perbedaan didalam jangka waktu penetapan, namun penetapan ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal selanjutnya yang jadi perbedaan dari ketiga makna berikut adalah saat atau jaman berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diumumkan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan setelah itu yang dapat diamati dari UMR atau UMK dan UMP adalah jumlah nominal kenaikannya. Setiap pekerja pastinya meminta nominal tersebut dapat meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan mempertimbangkan sejumlah segi seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK memang mengalami setiap tahun bersama dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian ditambah bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP punyai nominal yang berbeda. Hal ini bisa dicek dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap tempat udah memiliki standar masing-masing untuk kuantitas sedikitnya upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Papua Barat. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini karena keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak serupa di dalam perhitungannya. Jadi lumrah kecuali nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Papua Barat.
Setelah mengenal lebih di dalam mengenai pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih tersedia beberapa hal mutlak yang wajib dimengerti terkait penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Papua Barat yakni sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah telah memiliki proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi panutan bagi para pelaku usaha untuk menyadari besarnya nominal gaji sedikitnya yang layak diberikan bagi para pekerja. Jumlah selanjutnya sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Papua Barat ini mempunyai tujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima gaji yang layak sesuai bersama dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri terhitung akan meraih kemudahan dikarenakan tidak kudu repot-repot memperhitungkan gaji untuk karyawannya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas perihal komponen atau unsur-unsur upah bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada juga dijelaskan didalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan sekurang-kurangnya yang wajib diberikan adalah 75 prosen berasal dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, berbagai macam tunjangan tidak senantiasa bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini termasuk sudah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak tetap di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada buruh maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang banyak ragam layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang serupa dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi karyawan maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak juga dalam komponen UMR. Untuk ketetapan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase gaji pokok sedikitnya adalah 75 % dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang makna gaji UMR kala ini sudah tidak digunakan lagi sebab mengfungsikan makna UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang disahkan oleh kepala daerah termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan termasuk UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi masyarakat awam, sepanjang ini mungkin masih sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang mesti diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun mesti diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, cara mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR tiap-tiap tahun mengacu pada sebagian hal dan umumnya cuma mengfungsikan upah tanpa mempertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari UMR.
Dalam hal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan milik sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan ke dua yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan di dalam wujud lain
- Setiap usaha social atau usaha lain bersama dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama memberi upah maupun imbalan didalam wujud lain.
Para pekerja atau buruh mesti tahu bahwa jika tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sesungguhnya mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah sanggup memberi sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini telah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berupa hukuman penjara bersama dengan waktu penahanan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah berupa denda paling sedikit Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini diterbitkan sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja agar taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan gaji pekerja. Namun kudu dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk karyawan atau pekerja bersama era kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketentuan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika ada perusahaan yang memberikan upah tidak cocok bersama ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh sanggup mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik pada karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini telah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan keputusan di dalam UU tersebut, upaya lewat jalan hukum ini dapat melewati beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke dua belah pihak, di dalam hal ini adalah karyawan dan perusahaan.
Jika di dalam waktu 30 hari dari perundingan berikut ternyata belum tersedia kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yaitu tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Sekarang ini tersedia pengecualian untuk keputusan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur di dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk penghasilan minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja ialah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil bisa ditetapkan cocok bersama dengan kesepakatan antara pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan minimal adalah 50 persen dari konsumsi umumnya masyarakat di daerah tersebut dan upah yang disepakati sedikitnya ialah 25% lebih tinggi berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan knowledge berasal dari BPS.
Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini mesti mempertimbangkan beberapa spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber kekuatan tradisional. Jadi terkecuali Anda bekerja di CV yang terhitung usaha mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tetapi Anda tetap kudu menerima gaji sesuai kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu dari kuantitas kebanyakan konsumsi masyarakat serta di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Papua Barat Saat Ini ?
Gaji UMR di Papua Barat tahun 2021 adalah rata rata Rp. 3.134.000 .
Demikian penjelasan perihal Gaji UMR di Papua Barat mulai dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari tiap-tiap istilah tersebut. Semoga informasi ini bisa memberi tambahan uraian yang lebih tahu untuk para buruh supaya dapat memahami upah yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang mengenai bersama dengan upah tersebut.
