Gaji UMR di Majalengka – Berbicara tentang gaji atau upah sepertinya tidak akan ada selesainya. Bahkan ini menjadi pembicaraan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini umkm umumnya pakai UMR (Upah Minimum Regional) sebagai rujukan utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.
Keadaan ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi tiap-tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi menggunakan dengan standar upah yang sepadan, hal ini dapat mengundang ketimpangan social dan ekonomi. Alhasil ini juga akan mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh kebanyakan menggelar kegiatan demonstrasi untuk menuntut kenaikan penghasilan. Aksi ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik umkm pertimbangkan lagi untuk menaikkan penghasilan karyawannya.
Penetapan UMR di setiap daerah tidaklah sama. Setiap area udah memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan jumlah UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Majalengka. Ada lebih dari satu unsur atau faktor yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Majalengka.
Ketika berkata mengenai standar pemberian gaji, ada beberapa istilah yang kerap melekat selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi perihal yang perlu dipahami oleh para karyawan untuk mendapati berapa upah yang setimpal. Satu diantara arti yang paling umum dan banyak dipake oleh umkm adalah UMR. adalah ulasan lengkap berkenaan syarat gaji UMR dan hal- hal yang berkaitan.
Apa Itu Gaji UMR?
UMR atau Upah Minimum Regional merupakan standar sekurang-kurangnya kuantitas upah yang perlu diberikan oleh pemberi kerja bagi para pekerja atau buruh. Satu diantaranya jawaban utama pengesahan UMR adalah ingin menjamin bahwa tiap-tiap pekerja meraih gaji yang sepadan dan lumayan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Berdasar pada PERMENAKERTRANS No. 7 Th. 2013 dijelaskan bahwa gaji minimum regional diputuskan oleh Gubernur selaku kepala daerah. Tentunya gubernur tidak dan juga merta memutuskan jumlah tersebut tetapi juga memperhatikan saran dewan pengupahan provinsi.
Jumlah yang disarankan tersebut terhitung berdasarkan peninjauan pada beberapa hal seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan keperluan untuk hidup layak. Hal ini terhitung berlaku untuk pengesahan Gaji UMR di Majalengka.
Dengan kata lain, UMR adalah standar gaji sekurang-kurangnya di tingkat provinsi. Aturan ini dulunya menjadi panutan atau landasan buat mengesahkan kuantitas upah. Namun sejak peresmian Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, arti UMR tidak digunakan lagi.
Gaji UMK
UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten. Gaji UMK artinya ialah kuantitas minimum upah yang mencakup untuk lokasi kabupaten/kota. Ini merupakan jumlah paling rendah gaji pokok yang termasuk tunjangan tetap dan ditetapkan di suatu kabupaten/kota sehabis jumlahnya disetujui oleh gubernur.
UMK sendiri terdiri dari lebih dari satu komponen meliputi gaji pokok saja atau gaji pokok dilengkapi tunjangan pokok. Ini berarti UMK bisa diambil kesimpulan sebagai penghasilan pokok tapi juga mungkin tidak. Setelah ditetapkan Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR sudah tidak digunakan ulang dan menggunakan arti baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi area masing- masing, terhitung di dalam perihal standar penghasilan.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, tersedia lagi istilah yang sering digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak jauh berbeda dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan sesudah adanya Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara umum merupakan standar penghasilan minimal untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga termasuk keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi bagian dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP terhitung ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah jelas pengertian-pengertian berasal dari istilah di atas, mungkin sekilas ketiganya punyai arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah sebagian faktor } yang jadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika ingin mengerti lebih jauh mengenai perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, satu diantara hal yang sanggup dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang udah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan memperhitungkan keperluan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama waktu peninjauannya. Perihal ini juga udah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan berikut terkandung perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK perlu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun memiliki perbedaan di dalam jangka saat penetapan, tetapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal seterusnya yang jadi perbedaan dari ketiga istilah tersebut adalah saat atau masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi terhitung dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diumumkan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan setelah itu yang bisa diamati dari UMR atau UMK dan UMP ialah jumlah nominal kenaikannya. Setiap pekerja tentunya meminta nominal tersebut dapat meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung dengan memperhitungkan sejumlah segi seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sesungguhnya mengalami tiap tiap tahun dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian disempurnakan bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP memiliki nominal yang berbeda. Hal ini bisa di check berasal dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap tempat telah memiliki standar masing-masing untuk kuantitas sedikitnya upah. Hal ini terhitung berlaku untuk Gaji UMR di Majalengka. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini sebab keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak sama didalam perhitungannya. Jadi wajar kecuali nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Majalengka.
Setelah mengenal lebih dalam tentang pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih tersedia beberapa perihal penting yang mesti dipahami berkenaan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Majalengka yakni sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah sudah mempunyai proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi referensi bagi para pelaku usaha untuk mengetahui besarnya nominal gaji sekurang-kurangnya yang layak diberikan bagi para buruh. Jumlah tersebut sesuai bersama dengan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Majalengka ini bertujuan untuk memelihara hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima penghasilan yang layak cocok dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri juga akan beroleh kemudahan karena tidak perlu repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk pegawainya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI th. 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas berkenaan komponen atau unsur-unsur gaji bagi para pekerja.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada juga dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan sedikitnya yang wajib diberikan adalah 75 % dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, bermacam macam tunjangan tidak selalu bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini termasuk sudah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selamanya di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang banyak ragam layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan senantiasa merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin tiap-tiap bulan dengan jumlah yang serupa dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi pekerja maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak juga dalam komponen UMR. Untuk peraturan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase penghasilan pokok sekurang-kurangnya adalah 75 % dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang arti gaji UMR selagi ini sudah tidak digunakan lagi dikarenakan menggunakan arti UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang disahkan oleh kepala tempat termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi penduduk awam, sepanjang ini barangkali masih kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang harus diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun wajib diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama dengan jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan keputusan perusahaan. Lain halnya bersama UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu pada beberapa unsur dan umumnya cuma memanfaatkan upah tanpa pertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah dari UMR.
Dalam hal ini yang dimaksud perusahaan adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menggerakkan perusahaan punya sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan di dalam wujud lain
- Setiap usaha social atau usaha lain dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama dengan memberi upah maupun imbalan dalam bentuk lain.
Para pekerja atau buruh mesti mengerti bahwa terkecuali ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut memang mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah mampu menambahkan sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini sudah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik bersifat hukuman penjara bersama waktu penahanan minimal 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah berwujud denda paling sedikit Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja sehingga taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan penghasilan buruh. Namun mesti dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk karyawan atau pekerja bersama dengan masa kerja di bawah 1 th. di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk aturan UU Ketenagakerjaan tentang pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika tersedia perusahaan yang memberi gaji tidak sesuai bersama ketetapan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh bisa mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik pada karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini telah diatur dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan ketetapan di dalam UU tersebut, usaha lewat jalan hukum ini bakal melalui beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara kedua belah pihak, di dalam perihal ini adalah karyawan dan perusahaan.
Jika didalam waktu 30 hari mulai dari perundingan tersebut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yaitu tripartite. Perundingan ini bakal melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Saat ini ada pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur didalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk upah minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja ialah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil bisa ditetapkan sesuai dengan musyawarah antara pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah upah yang diberikan paling sedikit adalah 50 persen berasal dari konsumsi biasanya masyarakat di daerah tersebut dan penghasilan yang disepakati sekurang-kurangnya ialah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data dari BPS.
Usaha mikro yang masuk didalam pengecualian ini harus perhitungkan sebagian hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber kekuatan tradisional. Jadi jikalau Anda bekerja di CV yang termasuk bisnis mikro dan kecil, tersedia pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tapi Anda senantiasa mesti menerima gaji sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu dari jumlah umumnya konsumsi masyarakat dan juga di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Majalengka Saat Ini ?
Gaji UMR di Majalengka tahun 2021 ialah kira kira Rp. 1.944.000 .
Demikian penjelasan perihal Gaji UMR di Majalengka mulai dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari tiap-tiap makna tersebut. Semoga informasi ini mampu mengimbuhkan uraian yang lebih jelas buat para karyawan supaya bisa memahami upah yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang mengenai bersama upah tersebut.
