Gaji UMR di Sulawesi Selatan – Berdiskusi perihal penghasilan atau upah sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan ini menjadi percakapan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pelaku usaha rata-rata mengfungsikan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai referensi utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.
Kondisi ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi setiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi menggunakan dengan standar gaji yang sepadan, perihal ini akan menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga akan mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh umumnya mengadakan kegiatan demo untuk menuntut kenaikan penghasilan. Kegiatan ini biasanya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik bisnis mengkaji lagi untuk tingkatkan penghasilan karyawannya.
Penetapan UMR di setiap daerah tidaklah sama. Setiap area udah miliki kebijakan masing-masing dalam memilih kuantitas UMR, satu diantara Gaji UMR di Sulawesi Selatan. Ada beberapa unsur atau aspek yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Sulawesi Selatan.
Ketika berbicara perihal standar pemberian penghasilan, ada beberapa istilah yang kerap melekat selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi hal yang wajib dipahami oleh para karyawan untuk mengetahui berapa gaji yang setimpal. Satu diantaranya istilah yang paling umum dan banyak dipakai oleh perusahaan adalah UMR. Berikut ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR sudah tidak digunakan lagi dan menggunakan arti baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi daerah masing- masing, terhitung dalam hal standar upah.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, ada lagi istilah yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Berlainan dengan UMK, penamaan makna ini mulai digunakan sesudah terdapatnya Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara lazim merupakan standar gaji paling sedikit untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup total kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi bagian dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP terhitung ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah mengerti pengertian-pengertian berasal dari topik di atas, kemungkinan sekilas ketiganya memiliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa faktor } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika menginginkan lihat lebih jauh mengenai perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang mampu dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan mempertimbangkan keperluan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama waktu peninjauannya. Perihal ini juga sudah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan selanjutnya terdapat perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK kudu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punya perbedaan dalam jangka waktu penetapan, tapi peresmian ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal setelah itu yang jadi perbedaan berasal dari ketiga arti berikut adalah waktu atau era berlakunya Undang-Undang yang sesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan seterusnya yang sanggup diamati dari UMR atau UMK dan UMP adalah jumlah nominal kenaikannya. Setiap pekerja tentunya menghendaki nominal selanjutnya akan meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama memperhitungkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sesungguhnya mengalami tiap-tiap tahun bersama perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian ditambah bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP miliki nominal yang berbeda. Hal ini sanggup di cek dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap area udah punyai standar masing-masing untuk jumlah minimal upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Sulawesi Selatan. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini karena keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak sama di dalam perhitungannya. Jadi wajar kecuali nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Sulawesi Selatan.
Setelah mengenal lebih dalam perihal pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap tersedia sebagian hal mutlak yang perlu dimengerti perihal penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Sulawesi Selatan yakni sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah telah punyai sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi panutan bagi para pelaku bisnis untuk tahu besarnya nominal gaji sedikitnya yang layak diberikan bagi para buruh. Jumlah berikut disesuaikan bersama tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Sulawesi Selatan ini mempunyai tujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima upah yang layak sesuai dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri termasuk akan beroleh kemudahan karena tidak harus repot-repot memperhitungkan gaji untuk pegawainya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas perihal komponen atau unsur-unsur gaji bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada juga dijelaskan dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan paling sedikit yang kudu diberikan adalah 75 % dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di pada penetapan gaji UMR, bermacam macam tunjangan tidak senantiasa bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini terhitung sudah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selalu di sini adalah pembayaran segera maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang banyak variasi seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur setiap bulan dengan jumlah yang serupa dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak terhitung dalam komponen UMR. Untuk peraturan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase penghasilan pokok sekurang-kurangnya adalah 75 persen dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang istilah gaji UMR kala ini udah tidak digunakan kembali sebab memanfaatkan arti UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala area mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan terhitung UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi masyarakat awam, sepanjang ini barangkali masih sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang perlu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun kudu diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama dengan jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, langkah mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu pada sebagian aspek dan kebanyakan cuma memanfaatkan upah tanpa memperhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari UMR.
Dalam hal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang mobilisasi perusahaan punya sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri mobilisasi operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap bisnis milik personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja dengan membayar upah maupun imbalan didalam wujud lain
- Setiap bisnis social atau usaha lain dengan pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan di dalam wujud lain.
Para pekerja atau buruh wajib tahu bahwa kecuali ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sebenarnya mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah mampu beri sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini udah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berupa hukuman penjara bersama dengan saat penahanan minimal 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah berwujud denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja agar taat terhadap Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan upah buruh. Namun perlu dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk karyawan atau pekerja bersama dengan era kerja di bawah 1 th. di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketentuan UU Ketenagakerjaan perihal pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika ada perusahaan yang memberikan upah tidak sesuai bersama dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama dengan kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh bisa mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk selesaikan konflik antara karyawan dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini sudah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan ketetapan dalam UU tersebut, upaya lewat jalur hukum ini akan melalui sebagian rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara ke dua belah pihak, didalam perihal ini adalah buruh dan perusahaan.
Jika didalam saat 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yaitu tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Saat ini ada pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini telah diatur didalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk upah minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja ialah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil sanggup ditetapkan sesuai bersama musyawarah pada pemberi kerja bersama dengan buruh. Namun jumlah upah yang diberikan minimal adalah 50 persen dari konsumsi rata-rata penduduk di daerah tersebut dan upah yang disepakati sekurang-kurangnya ialah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan information berasal dari BPS.
Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini perlu pertimbangkan sebagian hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi dan juga tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber daya tradisional. Jadi kecuali Anda bekerja di CV yang terhitung usaha mikro dan kecil, ada pengecualian upah dari UMK dan UMP. Akan tetapi Anda senantiasa mesti terima penghasilan sesuai kesepakatan bersama dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase tertentu berasal dari jumlah biasanya konsumsi masyarakat serta di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Sulawesi Selatan Saat Ini ?
Gaji UMR di Sulawesi Selatan tahun 2021 ialah kisaran Rp. 2.362.000 .
Demikian penjelasan tentang Gaji UMR di Sulawesi Selatan menjadi dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari masing-masing makna tersebut. Semoga Info ini bisa beri tambahan deskripsi yang lebih paham bagi para karyawan sehingga mampu mengerti upah yang layak diterima dan ketentuan- ketentuan yang berkenaan dengan upah tersebut.
