Gaji UMR di Bengkayang – Ngomong tentang penghasilan atau upah kelihatannya tidak akan ada selesainya. Bahkan ini menjadi percakapan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pemilik bisnins rata-rata mengfungsikan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai referensi utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.
Keadaan ekonomi sendiri terus mengalami inflasi setiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi dengan standar penghasilan yang sepadan, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan social dan ekonomi. Akibatnya ini juga akan merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya mengadakan kegiatan demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah. Aksi ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik umkm memperhitungkan lagi untuk menambah gaji karyawannya.
Penetapan UMR di tiap tiap tempat tidaklah sama. Setiap area telah memiliki kebijakan masing-masing dalam memilih jumlah UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Bengkayang. Ada lebih dari satu unsur atau unsur yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Bengkayang.
Ketika berbicara tentang standar pemberian penghasilan, ada beberapa istilah yang kerap melekat selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi perihal yang harus dimengerti oleh para karyawan untuk mendapati berapa gaji yang layak diterima. Satu diantaranya makna yang paling lazim dan banyak dipakai oleh pemilik usaha adalah UMR. Berikut Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, arti UMR udah tidak digunakan lagi dan menggunakan arti baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi daerah masing- masing, termasuk dalam perihal standar penghasilan.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, ada ulang makna yang sering digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Berlainan dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan setelah diresmikan Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara umum merupakan standar gaji sekurang-kurangnya untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga mencakup keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi anggota dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah memahami pengertian-pengertian dari arti di atas, kemungkinan sekilas ketiganya punya arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah lebih dari satu hal } yang jadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika ingin mengetahui lebih jauh tentang perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, satu diantaranya hal yang mampu dilihat adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang udah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah bersama dengan mempertimbangkan keperluan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama waktu peninjauannya. Hal ini terhitung sudah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut udah merevisi sejumlah pasal berasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan berikut terdapat perbedaan waktu peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK perlu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punya perbedaan didalam jangka saat penetapan, namun penetapan ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal setelah itu yang jadi perbedaan berasal dari ketiga istilah berikut adalah saat atau masa berlakunya Undang-Undang yang sesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan sesudah itu yang dapat diamati berasal dari UMR atau UMK dan UMP adalah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap buruh tentu saja menghendaki nominal berikut akan meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan mempertimbangkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebetulnya mengalami setiap tahun bersama perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian ditambah dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP mempunyai nominal yang berbeda. Hal ini bisa di cek berasal dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap tempat udah memiliki standar masing-masing untuk kuantitas minimal upah. Hal ini termasuk berlaku untuk Gaji UMR di Bengkayang. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini gara-gara keduanya mempertimbangkan faktor yang berbeda didalam perhitungannya. Jadi wajar jika nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Bengkayang.
Setelah mengenal lebih di dalam tentang pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih ada sebagian hal mutlak yang kudu dipahami berkenaan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Bengkayang yaitu sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah udah mempunyai sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi referensi bagi para pelaku usaha untuk mengerti besarnya nominal gaji minimal yang layak diberikan buat para karyawan. Jumlah berikut sesuai bersama tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Bengkayang ini bertujuan untuk menjaga hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima gaji yang layak cocok bersama dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri terhitung bakal mendapatkan kemudahan dikarenakan tidak mesti repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk karyawannya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI th. 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas tentang komponen atau unsur-unsur upah bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada terhitung dijelaskan dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan sedikitnya yang mesti diberikan adalah 75 % dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, beragam macam tunjangan tidak selamanya bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini termasuk udah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selalu di sini adalah pembayaran segera maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang beragam layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan tetap merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin tiap tiap bulan dengan jumlah yang serupa dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi karyawan maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok dilengkapi tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak terhitung didalam komponen UMR. Untuk ketetapan komposisi gaji pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok minimal adalah 75 prosen berasal dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang arti gaji UMR saat ini telah tidak digunakan kembali karena gunakan makna UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala tempat termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan terhitung UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi penduduk awam, selama ini bisa saja masih kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang mesti diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun kudu diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketentuan perusahaan. Lain halnya dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang udah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu pada lebih dari satu unsur dan biasanya hanya manfaatkan upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar gaji lebih rendah dari UMR.
Dalam hal ini yang dimaksud perusahaan adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan punya sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan kedua yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap bisnis punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama membayar upah maupun imbalan dalam wujud lain
- Setiap usaha social atau bisnis lain dengan pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan di dalam bentuk lain.
Para pekerja atau buruh wajib tahu bahwa kalau tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan berikut sebenarnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah mampu memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini sudah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berwujud hukuman penjara dengan waktu penahanan minimal 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah bersifat denda paling rendah Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja agar taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan upah pekerja. Namun perlu dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk karyawan atau pekerja bersama masa kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk keputusan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika tersedia perusahaan yang memberikan penghasilan tidak cocok bersama dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama dengan kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh sanggup mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk selesaikan konflik pada karyawan bersama dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini sudah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan ketentuan dalam UU tersebut, usaha lewat jalur hukum ini akan melalui sebagian rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke dua belah pihak, di dalam hal ini adalah pekerja dan perusahaan.
Jika di dalam saat 30 hari dari perundingan tersebut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yakni tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Saat ini ada pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur di dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk penghasilan minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja adalah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil mampu ditetapkan sesuai bersama musyawarah antara pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan paling sedikit adalah 50 prosen berasal dari konsumsi rata-rata penduduk di daerah tersebut dan gaji yang disepakati minimal adalah 25% lebih besar berasal dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan knowledge berasal dari BPS.
Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini perlu memperhitungkan beberapa hal. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber kekuatan tradisional. Jadi terkecuali Anda bekerja di CV yang terhitung bisnis mikro dan kecil, ada pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Tapi Anda senantiasa mesti menerima penghasilan cocok kesepakatan bersama dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase spesifik dari jumlah umumnya konsumsi penduduk serta di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Bengkayang Saat Ini ?
Gaji UMR di Bengkayang tahun 2021 ialah kisaran Rp. 2.556.000 .
Demikian penjelasan mengenai Gaji UMR di Bengkayang mulai dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari tiap-tiap istilah tersebut. Semoga informasi ini bisa mengimbuhkan uraian yang lebih tahu untuk para buruh supaya dapat mengerti upah yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang berkaitan bersama upah tersebut.
