Gaji UMR di Lhokseumawe – Ngomongin mengenai gaji atau upah sepertinya tidak akan ada habisnya. Bahkan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pelaku usaha rata-rata memakai UMR (Upah Minimum Regional) sebagai acuan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.
Kondisi ekonomi sendiri konsisten mengalami inflasi tiap tiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi dengan penggunaan standar upah yang sama, hal ini akan menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Alhasil ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh umumnya menggelar aksi demo untuk menuntut kenaikan upah. Kegiatan ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik umkm memperhitungkan ulang untuk menambah penghasilan karyawannya.
Penetapan UMR di tiap tiap area tidaklah sama. Setiap daerah telah punyai kebijakan masing-masing dalam menentukan jumlah UMR, salah satunya Gaji UMR di Lhokseumawe. Ada lebih dari satu unsur atau faktor yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Lhokseumawe.
Ketika berkata tentang standar pemberian upah, ada beberapa makna yang kerap menempel selain UMR yakni UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi hal yang wajib dipahami oleh para karyawan untuk melihat berapa gaji yang layak diterima. Salah satunya istilah yang paling umum dan banyak dipake oleh pemilik usaha adalah UMR. Berikut Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR sudah tidak digunakan lagi dan menggunakan makna baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi tempat masing- masing, terhitung dalam hal standar penghasilan.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, tersedia lagi makna yang kerap digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak jauh berbeda dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan sesudah ada Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara umum merupakan standar upah paling sedikit untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga mencakup total kawasan baik kabupaten atau kota yang menjadi anggota berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama seperti UMK, UMP juga ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah memahami pengertian-pengertian dari makna di atas, mungkin sekilas ketiganya memiliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah lebih dari satu perihal } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika menginginkan melihat lebih jauh tentang perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang dapat diamati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang telah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan pertimbangkan keperluan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya berasal dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama saat peninjauannya. Perihal ini termasuk telah diatur dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan tersebut terdapat perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK perlu ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun mempunyai perbedaan didalam jangka saat penetapan, namun penetapan ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal setelah itu yang menjadi perbedaan dari ketiga istilah berikut adalah saat atau jaman berlakunya Undang-Undang yang mengatur UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi mulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diberitahukan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan selanjutnya yang bisa diamati dari UMR atau UMK dan UMP ialah jumlah nominal kenaikannya. Setiap pekerja sudah pasti meminta nominal tersebut akan meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama mempertimbangkan sejumlah segi seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebetulnya mengalami tiap tiap tahun dengan perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian ditambah bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP memiliki nominal yang berbeda. Hal ini dapat diperiksa dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap daerah sudah punyai standar masing-masing untuk kuantitas sedikitnya upah. Hal ini juga berlaku untuk Gaji UMR di Lhokseumawe. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini karena keduanya mempertimbangkan faktor yang berbeda di dalam perhitungannya. Jadi wajar jikalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Lhokseumawe.
Setelah mengenal lebih didalam berkenaan pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap ada beberapa perihal mutlak yang perlu dipahami terkait penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Lhokseumawe yakni sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah udah memiliki proses untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi panutan bagi para pelaku usaha untuk jelas besarnya nominal gaji paling sedikit yang layak diberikan bagi para pekerja. Jumlah berikut sesuai dengan tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Lhokseumawe ini mempunyai tujuan untuk memelihara hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima penghasilan yang layak sesuai bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri termasuk akan meraih kemudahan karena tidak perlu repot-repot memperhitungkan upah untuk pegawainya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI tahun 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas berkenaan komponen atau unsur-unsur gaji bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada juga dijelaskan didalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji paling rendah yang mesti diberikan adalah 75 prosen berasal dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, beragam macam tunjangan tidak senantiasa bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini termasuk udah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak selamanya di sini adalah pembayaran segera maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada buruh maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang begitu banyak ragam layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selalu merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin tiap tiap bulan dengan jumlah yang mirip dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi pekerja maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak termasuk didalam komponen UMR. Untuk ketetapan komposisi upah pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok minimal adalah 75 persen berasal dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang makna gaji UMR sementara ini sudah tidak digunakan ulang sebab memanfaatkan makna UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan terhitung UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi masyarakat awam, sepanjang ini bisa saja masih sering beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang wajib diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun harus diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan dasar bersama dengan jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan keputusan perusahaan. Lain halnya bersama UMR yang merupakan standar minimum gaji yang telah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah mengkalkulasi prosentase kenaikan UMR tiap tiap tahun mengacu terhadap sebagian faktor dan kebanyakan hanya mengfungsikan upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar gaji lebih rendah dari UMR.
Dalam hal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang mobilisasi perusahaan punya sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menggerakkan operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan ke dua yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap bisnis punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama dengan membayar upah maupun imbalan di dalam bentuk lain
- Setiap bisnis social atau bisnis lain bersama dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama memberi upah maupun imbalan dalam bentuk lain.
Para pekerja atau buruh kudu menyadari bahwa jika ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan berikut sesungguhnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah sanggup memberi sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini udah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berupa hukuman penjara bersama waktu penahanan sekurang-kurangnya 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah bersifat denda minimal Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan penghasilan buruh. Namun mesti dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja dengan era kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk peraturan UU Ketenagakerjaan berkenaan pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika ada perusahaan yang memberikan upah tidak cocok bersama dengan ketetapan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh bisa mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk selesaikan konflik antara karyawan bersama dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini sudah diatur didalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan ketetapan dalam UU tersebut, usaha melalui jalur hukum ini dapat melewati beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara ke-2 belah pihak, didalam hal ini adalah karyawan dan perusahaan.
Jika didalam saat 30 hari dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yaitu tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yakni dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Sekarang ini ada pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini udah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk gaji minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja ialah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil sanggup ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja bersama buruh. Namun jumlah penghasilan yang diberikan paling sedikit adalah 50 persen berasal dari konsumsi biasanya masyarakat di daerah tersebut dan penghasilan yang disepakati minimal adalah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data berasal dari BPS.
Usaha mikro yang masuk didalam pengecualian ini perlu mempertimbangkan sebagian spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi jikalau Anda bekerja di CV yang termasuk bisnis mikro dan kecil, ada pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Tetapi Anda selalu harus terima penghasilan sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase spesifik berasal dari kuantitas umumnya konsumsi penduduk dan juga di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Lhokseumawe Saat Ini ?
Gaji UMR di Lhokseumawe tahun 2021 adalah kisaran Rp. 3.165.000 .
Demikian penjelasan tentang Gaji UMR di Lhokseumawe terasa dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari tiap-tiap makna tersebut. Semoga Info ini dapat beri tambahan uraian yang lebih paham bagi para pekerja sehingga sanggup memahami gaji yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang tentang bersama dengan upah tersebut.
