Gaji UMR di Depok – Berdiskusi berkenaan gaji atau upah sepertinya tidak bakal ada habisnya. Bahkan ini menjadi pembicaraan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini pelaku usaha rata-rata memanfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai referensi utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.
Keadaan ekonomi sendiri terus mengalami inflasi tiap-tiap tahun. Kalau inflasi tidak diimbangi dengan standar upah yang sama, berkaitan dengan ini dapat mengakibatkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga bakal mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya menggelar kegiatan demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah. Aksi ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik usaha mempertimbangkan ulang untuk meningkatkan upah karyawannya.
Penetapan UMR di setiap daerah tidaklah sama. Setiap tempat udah mempunyai kebijakan masing-masing dalam memilih jumlah UMR, satu diantaranya Gaji UMR di Depok. Ada lebih dari satu unsur atau faktor yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Depok.
Ketika bicara berkenaan standar pemberian gaji, ada lebih dari satu makna yang kerap menempel selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi perihal yang harus dipahami oleh para karyawan untuk melihat berapa upah yang setimpal. Salah satunya makna yang paling umum dan banyak dipakai oleh pemilik bisnins adalah UMR. Berikut Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, istilah UMR sudah tidak digunakan ulang dan menggunakan arti baru yakni UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi tempat masing- masing, termasuk dalam hal standar upah.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, tersedia ulang arti yang kerap digunakan yakni UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak serupa dengan UMK, penamaan istilah ini mulai digunakan setelah ada Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara lazim merupakan standar upah paling sedikit untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga termasuk keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi anggota dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP juga ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah paham pengertian-pengertian dari topik di atas, barangkali sekilas ketiganya memiliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah beberapa unsur } yang jadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika ingin mengerti lebih jauh tentang perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, satu diantaranya hal yang bisa dicermati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang udah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP disahkan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan pertimbangkan kebutuhan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama waktu peninjauannya. Perihal ini terhitung udah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan keputusan selanjutnya terkandung perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK mesti ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun mempunyai perbedaan didalam jangka waktu penetapan, namun peresmian ini sama-sama dilakukan sekali didalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal seterusnya yang menjadi perbedaan berasal dari ketiga istilah tersebut adalah saat atau era berlakunya Undang-Undang yang sesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi dimulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK diresmikan dan diberitahukan selambat-lambatnya ialah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan sesudah itu yang bisa dicermati dari UMR atau UMK dan UMP ialah jumlah nominal kenaikannya. Setiap buruh tentu saja menghendaki nominal selanjutnya dapat meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung dengan mempertimbangkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebenarnya mengalami tiap tiap tahun bersama dengan perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian ditambah dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP mempunyai nominal yang berbeda. Hal ini dapat diperiksa berasal dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap-tiap tempat udah mempunyai standar masing-masing untuk kuantitas minimal upah. Hal ini termasuk berlaku untuk Gaji UMR di Depok. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini sebab keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak serupa dalam perhitungannya. Jadi wajar terkecuali nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Depok.
Setelah mengenal lebih di dalam tentang pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap ada sebagian hal perlu yang mesti dipahami tentang penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Depok yaitu sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah udah memiliki sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang jadi referensi bagi para pelaku usaha untuk menyadari besarnya nominal gaji paling rendah yang layak diberikan buat para karyawan. Jumlah berikut disesuaikan dengan tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Depok ini bertujuan untuk menjaga hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima gaji yang layak cocok bersama dengan tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri terhitung dapat meraih kemudahan gara-gara tidak mesti repot-repot memperhitungkan penghasilan untuk karyawannya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI tahun 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas berkenaan komponen atau unsur-unsur penghasilan bagi para karyawan.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada termasuk dijelaskan di dalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal berikut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji sekurang-kurangnya yang kudu diberikan adalah 75 persen dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, beraneka macam tunjangan tidak selalu bukan menjadi anggota komponen standar UMR. Hal ini juga telah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak senantiasa di sini adalah pembayaran segera maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang begitu banyak ragam seperti uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selamanya merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur tiap-tiap bulan dengan jumlah yang sama dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi pekerja maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak selalu tidak terhitung dalam komponen UMR. Untuk peraturan komposisi upah pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok minimal adalah 75 prosen dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang istilah gaji UMR sementara ini telah tidak digunakan kembali dikarenakan manfaatkan makna UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala tempat termasuk UMK (Kabupaten/Kota) dan termasuk UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi penduduk awam, selama ini mungkin masih kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang wajib diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun kudu diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang sudah ditetapkan pemerintah. Terkait perihal ini, langkah menghitung prosentase kenaikan UMR tiap tiap tahun mengacu terhadap sebagian unsur dan umumnya hanya manfaatkan upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja terhadap prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah berasal dari UMR.
Dalam perihal ini yang dimaksud pebisnis adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan milik sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri mobilisasi operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud di dalam poin pertama dan ke dua yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap usaha punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama membayar upah maupun imbalan dalam wujud lain
- Setiap bisnis social atau bisnis lain bersama pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan di dalam bentuk lain.
Para pekerja atau buruh wajib tahu bahwa kalau tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah kuantitas UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sebetulnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah bisa mengimbuhkan sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini udah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana baik berupa hukuman penjara bersama dengan waktu penahanan sekurang-kurangnya 1 tahun dan maksimal adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah berbentuk denda paling rendah Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja sehingga taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan upah karyawan. Namun harus dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk pekerja atau pekerja dengan jaman kerja di bawah 1 th. di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk aturan UU Ketenagakerjaan perihal pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika ada perusahaan yang memberi gaji tidak sesuai dengan keputusan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh mampu mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk menyelesaikan konflik antara karyawan dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini telah diatur di dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan peraturan di dalam UU tersebut, usaha lewat jalan hukum ini bakal lewat beberapa rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke dua belah pihak, dalam perihal ini adalah buruh dan perusahaan.
Jika didalam saat 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum tersedia kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yakni tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Sekarang ini ada pengecualian untuk ketentuan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada pengecualian untuk penghasilan minimum Usaha Mikro dan Kecil dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja adalah UMK dan UMP. Upah karyawan untuk usaha mikro dan kecil mampu ditetapkan cocok bersama kesepakatan antara pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah gaji yang diberikan paling rendah adalah 50 prosen berasal dari konsumsi biasanya masyarakat di daerah tersebut dan upah yang disepakati sekurang-kurangnya ialah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan data dari BPS.
Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini harus pertimbangkan lebih dari satu spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber daya tradisional. Jadi jikalau Anda bekerja di CV yang termasuk usaha mikro dan kecil, ada pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Tapi Anda senantiasa perlu menerima penghasilan sesuai kesepakatan bersama pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase khusus dari jumlah biasanya konsumsi masyarakat dan juga di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Depok Saat Ini ?
Gaji UMR di Depok tahun 2021 ialah kira kira Rp. 4.250.000 .
Demikian penjelasan tentang Gaji UMR di Depok merasa berasal dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari tiap-tiap istilah tersebut. Semoga informasi ini dapat menambahkan uraian yang lebih mengerti untuk para pekerja supaya bisa memahami penghasilan yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang perihal dengan upah tersebut.
