Gaji UMR di Bojonegoro – Ngomong perihal gaji atau upah kelihatannya tidak akan ada habisnya. Bahkan ini menjadi penuturan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini perusahaan rata-rata memanfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai acuan utama dalam memberikan gaji untuk karyawannya.
Keadaan ekonomi sendiri terus mengalami inflasi tiap tiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi dengan standar upah yang sama, berkaitan dengan ini dapat mengakibatkan ketimpangan social dan ekonomi. Pada akhirnya ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.
Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya mengadakan aksi demo untuk menuntut kenaikan penghasilan. Kegiatan ini biasanya digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik perusahaan mengkaji kembali untuk tingkatkan penghasilan karyawannya.
Penetapan UMR di tiap tiap daerah tidaklah sama. Setiap area telah punya kebijakan masing-masing dalam memilih jumlah UMR, salah satunya Gaji UMR di Bojonegoro. Ada beberapa unsur atau variabel yang mempengaruhi penentuan besarnya UMR tersebut.
Istilah Gaji UMR di Bojonegoro.
Ketika berbicara mengenai standar pemberian penghasilan, ada lebih dari satu arti yang kerap menempel selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini jadi perihal yang perlu dipahami oleh para karyawan untuk mengerti berapa gaji yang layak diterima. Satu diantara istilah yang paling lazim dan banyak dipake oleh pelaku usaha adalah UMR. Dibawah ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, makna UMR telah tidak digunakan kembali dan menggunakan makna baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu pada otonomi daerah masing- masing, juga dalam hal standar upah.
Gaji UMP
Selain UMR dan UMK, ada lagi arti yang sering digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak serupa dengan UMK, penamaan arti ini mulai digunakan setelah disahkan Kepmenaker No 226 Th 2000.
Pengertian UMP secara umum merupakan standar upah sedikitnya untuk lokasi di tingkat provinsi sehingga termasuk keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi bagian dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP juga ditetapkan oleh gubernur setempat.
Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP
Setelah mengerti pengertian-pengertian dari arti di atas, mungkin sekilas ketiganya miliki arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut ini adalah beberapa hal } yang menjadi perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP.
1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.
Jika ingin melihat lebih jauh perihal perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP, salah satunya hal yang bisa diamati adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang telah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Sementara itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan memperhitungkan keperluan hidup layak.
Lama Waktu Peninjauan
Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP adalah lama saat peninjauannya. Hal ini termasuk telah diatur didalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut sudah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketentuan berikut terdapat perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK mesti ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun punyai perbedaan di dalam jangka saat penetapan, namun peresmian ini sama-sama dilakukan sekali dalam satu tahun.
Masa Berlaku Ketentuan
Hal seterusnya yang menjadi perbedaan dari ketiga makna berikut adalah waktu atau era berlakunya Undang-Undang yang sesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi dimulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diberitahukan lebih dulu sebelum UMK.
Perhitungan Nominal Kenaikan
Perbedaan setelah itu yang bisa dilihat berasal dari UMR atau UMK dan UMP adalah jumlah nominal kenaikannya. Setiap buruh tentunya meminta nominal tersebut bakal meningkat secara signifikan. Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama perhitungkan sejumlah segi seperti pertumbuhan ekonomi, keperluan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK sebenarnya mengalami tiap-tiap tahun bersama perhitungan merujuk pada peningkatan inflasi kemudian ditambah bersama dengan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).
Nominal Gaji
Jika dilihat, UMK dan UMP punyai nominal yang berbeda. Hal ini bisa di check berasal dari jumlah atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya tiap tiap daerah udah punyai standar masing-masing untuk kuantitas sekurang-kurangnya upah. Hal ini terhitung berlaku untuk Gaji UMR di Bojonegoro. Secara umum gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini gara-gara keduanya mempertimbangkan faktor yang tidak serupa dalam perhitungannya. Jadi wajar kalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.
Penetapan Gaji UMR di Bojonegoro.
Setelah mengenal lebih di dalam tentang pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, masih ada lebih dari satu perihal penting yang perlu dimengerti berkaitan penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Bojonegoro yaitu sebagai berikut.
Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR
Di Indonesia, pemerintah telah punyai sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi referensi bagi para pelaku bisnis untuk memahami besarnya nominal gaji sedikitnya yang layak diberikan buat para buruh. Jumlah selanjutnya disesuaikan bersama tingkat kebutuhan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Bojonegoro ini mempunyai tujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat terima penghasilan yang layak sesuai bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri terhitung bakal beroleh kemudahan gara-gara tidak mesti repot-repot memperhitungkan gaji untuk pegawainya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan surat edaran berasal dari Menaker RI tahun 1990 yakni SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas berkenaan komponen atau unsur-unsur upah bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.
Hal senada juga dijelaskan didalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu nominal gaji paling rendah yang kudu diberikan adalah 75 persen dari UMR.
Komponen yang Tidak Termasuk UMR
Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, beragam macam tunjangan tidak selalu bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini juga udah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak senantiasa di sini adalah pembayaran langsung maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang bervariasi layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan selamanya merupakan tunjangan yang diberikan secara rutin tiap tiap bulan dengan jumlah yang serupa dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak termasuk di dalam komponen UMR. Untuk keputusan komposisi upah pokok dan tunjangan, prosentase gaji pokok sedikitnya adalah 75 prosen dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP
Memang istilah gaji UMR waktu ini telah tidak digunakan ulang karena menggunakan arti UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar pendapatan regional yang ditetapkan oleh kepala tempat mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan termasuk UMP.
UMR Bukan Gaji Pokok
Bagi penduduk awam, selama ini barangkali masih kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang mesti diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun kudu diluruskan bahwa UMR bukanlah pendapatan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama jumlah berdasarkan rasio pendapatan dan ketentuan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang telah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah menghitung prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu terhadap sebagian aspek dan biasanya hanya manfaatkan upah tanpa perhitungkan tunjangan maupun gaji pokok.
Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR
Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar penghasilan lebih rendah dari UMR.
Dalam perihal ini yang dimaksud pengusaha adalah sebagai berikut:
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang menjalankan perusahaan milik sendiri
- Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
- Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud dalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.
Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:
- Setiap bisnis punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama dengan membayar upah maupun imbalan didalam bentuk lain
- Setiap usaha social atau bisnis lain dengan pengurus dan merekrut orang lain bersama dengan memberi upah maupun imbalan dalam bentuk lain.
Para pekerja atau buruh wajib tahu bahwa jikalau ada perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan tersebut sesungguhnya mampu memberikan upah melampaui standar yang diberikan, pemerintah mampu memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut.
Hal ini telah diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik bersifat hukuman penjara bersama dengan waktu penahanan minimal 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun. Sanksi lainnya adalah berbentuk denda minimal Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja agar taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menjamin kelayakan upah pekerja. Namun mesti dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk karyawan atau pekerja bersama era kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketentuan UU Ketenagakerjaan mengenai pengupahan.
Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR
Jika tersedia perusahaan yang memberi penghasilan tidak sesuai bersama ketetapan yang berlaku di daerah tersebut atau dengan kata lain tetap di bawah UMR, karyawan atau buruh bisa mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk merampungkan konflik pada karyawan bersama dengan perusahaan. Tidak perlu khawatir, perihal ini telah diatur dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.
Berdasarkan ketetapan didalam UU tersebut, upaya melalui jalan hukum ini bakal melewati sebagian rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit antara ke dua belah pihak, dalam hal ini adalah buruh dan perusahaan.
Jika didalam waktu 30 hari dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yaitu tripartite. Perundingan ini dapat melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.
Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro
Saat ini tersedia pengecualian untuk keputusan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama dengan Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk upah minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud pasti saja ialah UMK dan UMP. Upah buruh untuk usaha mikro dan kecil mampu ditetapkan sesuai dengan musyawarah antara pemberi kerja bersama buruh. Namun jumlah upah yang diberikan minimal adalah 50 prosen dari konsumsi kebanyakan masyarakat di daerah tersebut dan penghasilan yang disepakati sedikitnya ialah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan information dari BPS.
Usaha mikro yang masuk di dalam pengecualian ini harus memperhitungkan sebagian spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi jikalau Anda bekerja di CV yang terhitung bisnis mikro dan kecil, ada pengecualian upah dari UMK dan UMP. Tetapi Anda selamanya harus menerima gaji sesuai kesepakatan bersama dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase khusus dari kuantitas rata-rata konsumsi penduduk serta di atas garis kemiskinan.
Berapa Gaji UMR di Bojonegoro Saat Ini ?
Gaji UMR di Bojonegoro tahun 2021 ialah sekitar Rp. 2.016.000 .
Demikian penjelasan mengenai Gaji UMR di Bojonegoro merasa berasal dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan berasal dari masing-masing makna tersebut. Semoga Info ini bisa mengimbuhkan gambaran yang lebih sadar untuk para karyawan agar bisa mengerti penghasilan yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang tentang bersama dengan upah tersebut.
