Gaji UMR di Jawa Barat

Gaji UMR di Jawa Barat – Berdiskusi mengenai gaji atau upah kelihatannya tidak akan ada habisnya. Bahkan ini menjadi penuturan popular di kalangan buruh atau karyawan pabrik atau perusahaan. Selama ini perusahaan  umumnya memanfaatkan UMR (Upah Minimum Regional) sebagai rujukan utama dalam memberikan upah untuk karyawannya.

Keadaan ekonomi sendiri tetap mengalami inflasi setiap tahun. Jika inflasi tidak diimbangi bersama dengan standar upah yang sama, perihal ini akan menimbulkan ketimpangan social dan ekonomi. Alhasil ini juga akan  merubah kesejahteraan dan kelayakan hidup para karyawan.

Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para buruh biasanya menggelar aksi demo untuk menuntut kenaikan penghasilan. Aksi ini kebanyakan digelar pada 1 Mei yang merupakan hari buruh nasional dan berharap para pemilik bisnis pertimbangkan ulang untuk meningkatkan gaji  karyawannya.

Penetapan UMR di tiap-tiap area tidaklah sama. Setiap daerah udah miliki kebijakan masing-masing dalam pilih jumlah UMR, salah satunya Gaji UMR di Jawa Barat. Ada lebih dari satu unsur atau unsur yang mempengaruhi pemilihan besarnya UMR tersebut.

Istilah Gaji UMR di Jawa Barat.

Ketika berkata mengenai standar pemberian penghasilan, ada lebih dari satu makna yang kerap menempel selain UMR yaitu UMP dan UMK. Istilah – istilah ini menjadi hal yang harus dipahami oleh para karyawan untuk mengerti berapa penghasilan yang layak diterima. Satu diantara istilah yang paling lazim dan banyak digunakan oleh pemilik bisnins adalah UMR. Berikut ini Kepmenaker Nomor 226 Th 2006, arti UMR telah tidak digunakan ulang dan menggunakan makna baru yaitu UMK. Pemberlakuan UMK mengacu terhadap otonomi tempat masing- masing, terhitung dalam hal standar penghasilan.

Gaji UMP

Selain UMR dan UMK, ada ulang istilah yang kerap digunakan yaitu UMP. Ini adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan pengganti UMR. Tidak serupa dengan UMK, penamaan arti ini mulai digunakan setelah adanya Kepmenaker No 226 Th 2000.

Pengertian UMP secara lazim merupakan standar penghasilan minimal untuk wilayah di tingkat provinsi sehingga mencakup keseluruhan kawasan baik kabupaten atau kota yang jadi anggota berasal dari wilayah provinsi tersebut. Sama layaknya UMK, UMP termasuk ditetapkan oleh gubernur setempat.

Apa Perbedaaan Gaji UMR, UMK, dan UMP

Setelah menyadari pengertian-pengertian dari istilah di atas, kemungkinan sekilas ketiganya punya arti yang sama. Agar lebih jelas, berikut adalah lebih dari satu unsur } yang menjadi perbedaan antara UMR dengan UMK dan UMP.

1.Pihak yang Berwenang Menetapkan.

Jika ingin melihat lebih jauh mengenai perbedaan pada UMR dengan UMK dan UMP, satu diantaranya hal yang bisa dilihat adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkannya. Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th. 2003, dijelaskan bahwa Menteri memiliki kewajiban untuk mengesahkan UMR yang sudah diusulkan oleh Komisi Penelitian Pengupahan & Jaminan Sosial Dewan Dewan Daerah. Selain itu gaji UMK dan UMP diresmikan oleh pemimpin atau gubernur daerah dengan mempertimbangkan keperluan hidup layak.

Lama Waktu Peninjauan

Selain pihak yang berwenang untuk mengesahkan, perbedaan lainnya dari UMR, UMK, dan UMP ialah lama saat peninjauannya. Hal ini juga sudah diatur di dalam Kepmenaker No. 226 Th 2000. Keputusan tersebut telah merevisi sejumlah pasal dari Permenaker No 01. Berdasarkan ketetapan tersebut terdapat perbedaan saat peninjauan untuk masing-masing. Penetapan besarnya UMP paling lama adalah 60 hari. Sementara itu UMK harus ditetapkan maksimal 40 hari kerja. Walaupun miliki perbedaan didalam jangka saat penetapan, tetapi penetapan ini sama-sama dilakukan sekali di dalam satu tahun.

Masa Berlaku Ketentuan

Hal sesudah itu yang menjadi perbedaan berasal dari ketiga istilah tersebut adalah waktu atau jaman berlakunya Undang-Undang yang menyesuaikan UMR, UMK, dan UMP. Gaji UMP berlaku secara serentak menurut arahan pemerintah Provinsi dimulai dari tanggal 1 November. Sementara itu UMR atau UMK disahkan dan diberitahukan selambat-lambatnya adalah 21 November. Jadi UMP diumumkan lebih dulu sebelum UMK.

Perhitungan Nominal Kenaikan

Perbedaan selanjutnya yang sanggup dicermati berasal dari UMR atau UMK dan UMP ialah kuantitas nominal kenaikannya. Setiap buruh tentu saja meminta nominal berikut akan meningkat secara signifikan.  Dalam pembuatannya, kenaikan dihitung bersama dengan memperhitungkan sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan produktivitas. Menurut UU Ketenagakerjaan gaji UMK dan UMK memang mengalami tiap tiap tahun dengan perhitungan merujuk terhadap peningkatan inflasi kemudian dilengkapi bersama PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Nominal Gaji

Jika dilihat, UMK dan UMP memiliki nominal yang berbeda. Hal ini dapat diperiksa dari kuantitas atau nominal yang berlaku di suatu daerah. Pasalnya setiap daerah udah miliki standar masing-masing untuk jumlah sedikitnya upah. Hal ini termasuk berlaku untuk Gaji UMR di Jawa Barat. Secara lazim gaji UMK lebih tinggi dibandingkan gaji UMP. Hal ini gara-gara keduanya mempertimbangkan faktor yang berbeda didalam perhitungannya. Jadi wajar jikalau nominal standar upah di Kabupaten/Kota biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di tingkat propinsi.

Penetapan Gaji UMR di Jawa Barat.

Setelah mengenal lebih dalam perihal pengertian dan perbedaan standar upah minimum antara UMR/UMK dan UMP, tetap ada sebagian perihal penting yang perlu dipahami perihal penetapan atau pelaksanaan Gaji UMR di Jawa Barat yakni sebagai berikut.

Dasar Ketentuan Penetapan Gaji UMR

Di Indonesia, pemerintah udah punyai sistem untuk penetapan berapa gaji UMR yang menjadi rujukan bagi para pelaku bisnis untuk memahami besarnya nominal gaji paling rendah yang layak diberikan buat para karyawan. Jumlah berikut sesuai bersama dengan tingkat keperluan hidup yang layak. Penetapan standar Gaji UMR di Jawa Barat ini punya tujuan untuk merawat hak para buruh atau pekerja sehingga dapat menerima gaji yang layak sesuai bersama tanggungjawab atau beban pekerjaan yang dilakukan. Dari pihak pemberi kerja sendiri termasuk dapat memperoleh kemudahan karena tidak perlu repot-repot memperhitungkan gaji untuk karyawannya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan surat edaran dari Menaker RI th. 1990 yaitu SE 07/MEN/1990, surat edaran tersebut membahas tentang komponen atau unsur-unsur penghasilan bagi para buruh.. Komponen untuk UMR meliputi beberapa aspek.

Hal senada juga dijelaskan didalam Undang Undang pada Pasal 94 No 12 th 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komponen UMR adalah gaji pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu nominal penghasilan paling rendah yang perlu diberikan adalah 75 % dari UMR.

Komponen yang Tidak Termasuk UMR

Perlu diketahui bahwa di antara penetapan gaji UMR, berbagai macam tunjangan tidak selamanya bukan menjadi bagian komponen standar UMR. Hal ini terhitung telah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Pasal 94 Th 2003. Yang dimaksud tunjangan tidak senantiasa di sini adalah pembayaran segera maupun tidak segera yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja maupun keluarganya. Setiap perusahaan biasanya memberikan tunjangan yang begitu banyak ragam layaknya uang transport, uang kehadiran, uang makan, dan lain sebagainya. Sementara itu tunjangan tetap merupakan tunjangan yang diberikan secara teratur setiap bulan dengan jumlah yang mirip dan tidak terpengaruh oleh kehadiran, prestasi, kontribusi dan lain sebagainya. Tunjangan ini diberikan bagi buruh maupun keluarganya. Contohnya adalah tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan perumahan, dll. Jadi komponen gaji UMR ialah upah pokok disempurnakan tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan yang besarnya berubah-ubah atau tidak tetap tidak juga dalam komponen UMR. Untuk keputusan komposisi penghasilan pokok dan tunjangan, prosentase upah pokok sedikitnya adalah 75 % dari kuantitas gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Nominal UMR Mencakup UMK dan UMP

Memang makna gaji UMR saat ini sudah tidak digunakan lagi karena gunakan arti UMK sesuai Kepmenaker N 226 Th 2000. Walaupun demikian, standar penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kabupaten/Kota) dan juga UMP.

UMR Bukan Gaji Pokok

Bagi masyarakat awam, selama ini barangkali tetap kerap beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok yang perlu diberikan oleh pemberi kerja di luar tunjangan-tunjangan lain. Namun kudu diluruskan bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diberikan kepada pekerja untuk imbalan basic bersama jumlah berdasarkan rasio penghasilan dan ketetapan perusahaan. Lain halnya bersama dengan UMR yang merupakan standar minimum gaji yang telah ditetapkan pemerintah. Terkait hal ini, langkah menghitung prosentase kenaikan UMR setiap tahun mengacu pada lebih dari satu faktor dan kebanyakan hanya memanfaatkan upah tanpa pertimbangkan tunjangan maupun gaji pokok.

Perusahaan Akan Terkena Sanksi Jika Pembayaran Upah di Bawah UMR

Pengusaha atau pemberi kerja pada prinsipnya dilarang untuk membayar gaji lebih rendah berasal dari UMR.

Dalam perihal ini yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai berikut:

• Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan yang mobilisasi perusahaan punya sendiri
• Perseorangan, badan hukum, atau badan hukum yang berdiri menjalankan operasional perusahaan bukan miliknya
• Perseorangan, badan hukum, atau persekutuan di Indonesia yang mewakili perusahaan seperti dimaksud didalam poin pertama dan ke-2 yang berada di luar Indonesia.

Sementara itu perusahaan yang dimaksud di sini adalah:

• Setiap bisnis punya personal, persekutuan, atau badan hukum swasta atau negara yang merekrut buruh atau pekerja bersama dengan membayar upah maupun imbalan dalam wujud lain
• Setiap bisnis social atau usaha lain bersama pengurus dan merekrut orang lain dengan memberi upah maupun imbalan di dalam bentuk lain.

Para pekerja atau buruh wajib sadar bahwa terkecuali tersedia perusahaan yang ternyata memberikan bayaran upah di bawah jumlah UMR secara sengaja dan perusahaan berikut sesungguhnya mampu memberikan gaji melampaui standar yang diberikan, pemerintah sanggup beri sanksi bagi perusahaan tersebut.

Hal ini sudah diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003. Bahkan perusahaan dapat dikenai hukuman pidana baik berwujud hukuman penjara dengan waktu penahanan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama adalah 4 tahun.  Sanksi lainnya adalah berupa denda minimal Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Peraturan ini dibuat sebagai peringatan bagi para perusahaan atau pemberi kerja supaya taat pada Undang Undang yang berlaku dan untuk menanggung kelayakan gaji pekerja. Namun perlu dicatat bahwa upah minimum berlaku untuk karyawan atau pekerja bersama jaman kerja di bawah 1 tahun di perusahaan yang dimaksud. Upah minimum yang berlaku untuk pertama kali dapat merujuk ketetapan UU Ketenagakerjaan tentang pengupahan.

Jalur Hukum Untuk Pemberian Upah di Bawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberi penghasilan tidak sesuai dengan keputusan yang berlaku di daerah tersebut atau bersama kata lain masih di bawah UMR, karyawan atau buruh sanggup mengangkat masalah ini ke ranah hukum untuk selesaikan konflik antara karyawan bersama perusahaan. Tidak perlu khawatir, hal ini udah diatur di dalam Undang Undang No. 2 Th. 2004.

Berdasarkan ketentuan didalam UU tersebut, upaya melalui jalur hukum ini bakal melalui lebih dari satu rangkaian prosedur. Prosedur pertama adalah perundingan bipartit pada ke dua belah pihak, di dalam hal ini adalah buruh dan perusahaan.

Jika dalam saat 30 hari mulai dari perundingan berikut ternyata belum ada kesepakatan, maka akan dilakukan prosedur berikutnya yaitu tripartite. Perundingan ini akan melibatkan pihak ketiga yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

Aturan Upah Khusus Untuk Usaha Mikro

Saat ini ada pengecualian untuk ketetapan upah minimum bagi buruh. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 81 No 28 Undang Undang Cipta Kerja bersama Pasal 90B (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tersedia pengecualian untuk upah minimum Usaha Mikro dan Kecil berasal dari pengertian gaji UMR. Ketentuan upah minimum ini yang dimaksud tentu saja adalah UMK dan UMP. Upah pekerja untuk usaha mikro dan kecil mampu ditetapkan cocok bersama kesepakatan antara pemberi kerja dengan buruh. Namun jumlah upah yang diberikan sekurang-kurangnya adalah 50 persen dari konsumsi umumnya penduduk di daerah tersebut dan gaji yang disepakati minimal ialah 25% lebih besar dari garis kemiskinan di provinsi berdasarkan knowledge berasal dari BPS.

Usaha mikro yang masuk dalam pengecualian ini perlu pertimbangkan beberapa spek. Pertama, perusahaan tidak bergerak di bidang bisnis berteknologi tinggi serta tidak padat modal. Kedua, usaha mengembangkan sumber energi tradisional. Jadi jika Anda bekerja di CV yang juga bisnis mikro dan kecil, ada pengecualian upah berasal dari UMK dan UMP. Tapi Anda tetap harus menerima upah sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja yang minimal sebesar prosentase spesifik berasal dari kuantitas rata-rata konsumsi penduduk serta di atas garis kemiskinan.

Berapa Gaji UMR di Jawa Barat Saat Ini ?

Berikut adalah daftar Gaji UMR Jawa Barat tahun 2021 :

Demikian penjelasan tentang Gaji UMR di Jawa Barat jadi dari pengertian UMR, UMK, dan UMP hingga perbedaan dari tiap-tiap istilah tersebut. Semoga informasi ini mampu menambahkan uraian yang lebih jelas untuk para karyawan agar mampu tahu gaji yang layak di terima dan ketentuan- ketentuan yang tentang bersama dengan upah tersebut.